Pendapatan Menkeu Lampaui Perdana Menteri

POSISI menteri keuangan memiliki peranan strategis dalam keberlangsungan suatu negara. Tidak hanya sebagai bendahara negara, tetapi juga memastikan komponen penerimaan dan pengeluaran pemerintah memberikan manfaat bagi kepentingan nasional.

Namun, rasanya tetap tidak lazim bila mengetahui penghasilan menteri keuangan lebih tinggi dari pemimpin negara. Hal itu terungkap dalam laporan kekayaan pejabat negeri jiran. Menteri Keuangan (Menkeu) Malaysia, Lim Guan Eng, diketahui memiliki penghasilan lebih tinggi ketimbang Perdana Menteri (PM) Malaysia, Mahathir Mohamad.

Publikasi perdana laporan kekayaan petinggi negara negeri jiran itu dapat diakses melalui situs Komisi Antikorupsi Malaysia (MACC) sejak Kamis (1/11). Rata-rata pendapatan Lim tiap bulan mencapai RM 86,46 juta, atau setara Rp309 juta. Besaran itu lebih tinggi Rp36,7 juta ketimbang pendapatan rata-rata Mahathir.

Masih dari laporan serupa, pendapatan Mahathir menempati posisi keempat di bawah Menteri Tenaga Kerja Malaysia, Baru Bian, dan Menteri Perdagangan Malaysia, Saifuddin Nasution Ismail.

Seperti diberitakan Malaysiakini, Wakil Komisioner MACC, Baharin Mohd Djamil, menjelaskan pendapatan pejabat negara yang tertera di situs MACC bukan hanya bersumber dari gaji, melainkan juga sumber pendapatan lain.

Laporan yang diunggah MACC turut menggarisbawahi bahwa baru sekitar 80% menteri dan pejabat terkait yang melapor harta kekayaan mereka sebagai komitmen pemerintahan baru yang digaungkan Pakatan Harapan untuk memberantas korupsi.

Pada pemerintahan sebelumnya, yakni selama 61 tahun, pejabat negara termasuk PM Malaysia, memang menyerahkan laporan kekayaan kepada MACC. Namun, laporan tersebut bersifat rahasia.

Di sisi lain, langkah MACC memublikasikan laporan kekayaan pejabat negara justru menuai kritik. Pasalnya, substansi laporan hanya mencakup pendapatan bulanan dan tidak menyasar seluruh aset seperti yang dijanjikan.

Salah satu lembaga swadaya masyarakat, Centre to Combat Corruption and Cronyism (C4) giat mengampanyekan keterbukaan dan deklarasi kepemilikan aset oleh para pejabat publik.

"Kami kecewa karena tampaknya pemerintah Pakatan Harapan tidak serius memenuhi tanggung jawab dan janji kepada rakyat. Mereka sebelumnya berkomitmen akan melaporkan aset (pejabat negara), sebelum periode masa kerja dimulai," kata Direktur C4, Cynthia Gabriel, kepada BBC.

Cynthia menekankan deklarasi aset idealnya meliputi jumlah tabungan, kepemilikan properti, berikut tas tangan mewah maupun perhiasan. Namun, MACC memberikan keterangan bahwa rincian lengkap dari harta kekayaan pejabat negara akan dikeluarkan setelah masalah teknis rampung.