Tiga Kandidat Bersaing Menjadi PM Irak

SEORANG perdana menteri petahana, pendahulunya yang digulingkan, dan kepala paramiliter yang berperan dalam mengalahkan kelompok Negara Islam (IS) adalah tiga calon unggulan yang bersaing untuk posisi perdana menteri (PM) Irak.

Sejak diktator Sunni, Saddam Hussein, digulingkan dalam invasi pimpinan AS pada 2003 silam, konstitusi telah memberikan kekuasaan kunci kepada perdana menteri, sebuah pos yang diperuntukkan bagi mayoritas penduduk Syiah.

Di bawah sistem checks and balances yang dirancang untuk menghindari kembalinya kediktatoran, pemenang pemilihan parlemen 12 Mei harus membentuk aliansi dengan daftar Syiah, Sunni Arab, dan Kurdi lainnya untuk mendapatkan mayoritas.

Dua favorit yang menduduki daftar tersebut adalah salah satu arsitek kemenangan melawan negara Islam (IS), yang pada 2014 menyita sepertiga wilayah Irak dalam serangan kilat.

Perdana Menteri pertahana berusia 66 tahun, Haider al-Abadi, mengambil alih kendali dari Nuri al-Maliki pada September 2014 dari krisis keamanan yang tinggi.

Penanggulangan yang memungkinkan Abadi untuk menyatakan kemenangan Irak atas para jihadis pada Desember, telah membungkam kritik atas kurangnya pengalaman militernya.

Lulusan teknik dan pemegang gelar doktor dari University of Manchester di Inggris tersebut berasal dari partai Dawa yang sama dengan pendahulunya Maliki.

Dia berutang posisi untuk mendukung marjaiya, dewan tertinggi ulama Syiah Irak, dan dengan konsensus internasional.

"Ia diterima oleh semua pemangku kepentingan asing, dari Iran, hingga Amerika (dan) orang-orang Saudi," kata Fanar Haddad, seorang peneliti senior di Institut Timur Tengah Universitas Nasional Singapura. (AFP/OL-1)