Oposisi Desak Hitung Ulang Suara

KELOMPOK oposisi mendesak dilakukan penghitungan ulang surat suara hasil pemilihan umum (pemilu) presiden Honduras yang digelar Selasa (5/12) lalu. Untuk mengakhiri krisis akibat munculnya klaim tentang kecurangan pada pemilu, Presiden Juan Orlando Hernandez berkewajiban menerima permintaan tersebut. Negara kecil di pusat Benua Amerika yang berpenduduk 10 juta orang itu kini telah terjerumus ke jurang ketidakpastian. Sejak 26 November 2017, bentrokan terus terjadi tanpa menunjukkan tanda-tanda akan berakhir.

Seperti diketahui, dalam pemilihan presiden Honduras, Hernandez yang menjadi petahana bertarung melawan rivalnya mantan presenter TV, Salvador Nasralla. Pascapemungutan suara, kedua kubu saling mengklaim kemenangan. Akibatnya meletus bentrokan antarpendukung kedua kubu. Hernandez terpaksa mengumumkan keadaan darurat pada Jumat (1/12) untuk membatasi manuver para demonstran dan aksi penjarahan. Selama bentrokan berlangsung, setidaknya satu orang telah tewas. Korban tewas saat ribuan demonstran turun ke jalan untuk berunjuk rasa.

Di lain hal, analis menilai pemerintahan Hernandez tergolong rapuh. Hal itu terlihat saat ratusan polisi menolak memberlakukan jam malam pada Senin (4/12) malam. Keesokan harinya, Selasa (5/12), mereka kembali bekerja seperti biasa tanpa dikenai sanksi dan tidak dipaksa menekan para demonstran. Sementara itu, pada jam pertama penghitungan suara, Nasralla terlihat mampu meng­ungguli rivalnya. Namun, penghitungan surat suara tertunda beberapa kali. Petugas pemilu beralasan terjadi malafungsi komputer. Setelah gangguan teknis dapat diatasi, berbalik menjadi Hernandez yang memimpin hasil penghitungan suara.

Di akhir pesta demokrasi itu, Otoritas Pemilihan Tertinggi Honduras menyatakan Hernandez menang dengan perolehan suara 42,98% dan Nasralla hanya mendapat 41,39%. Meski merilis hasil pemilu, lembaga itu menolak untuk mengumumkan pemenangnya. Mereka beralasan kandidat yang kalah mungkin akan mengajukan banding. Dalam merespons hal itu, kelompok oposisi yang menggunakan identitas Aliansi Melawan Kediktaktoran menyatakan kekecewaan. (AFP/*/I-4)