Indonesia Dorong Penyelesaian Isu Rakhine

SITUASI di Negara Bagian Rakhine, Myanmar, memerlukan komitmen dan tindakan yang konkret agar krisis kemanusiaan dapat segera diakhiri. Hal itu disampaikan Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi dalam Pertemuan ASEAN Political and Security Community (APSC) Council, di Manila, Minggu (12/11) "Sudah waktunya ASEAN menunjukkan kepada masyarakat ASEAN dan dunia bahwa ASEAN dapat melindungi rakyatnya, serta mampu merespons tantangan di Asia Tenggara," tuturnya. Memang, krisis yang menimpa masyarakat Rohingya belum selesai. Meski sudah mengungsi ke Bangladesh, nyawa mereka masih terancam, terutama ribuan anak-anak Rohingya yang terancam mengalami malanutrisi.

UNICEF memperkirakan bahwa 25.000 anak-anak di kamp-kamp Rohingya di Bangladesh yang penuh sesak menderita gizi buruk yang bisa menjadi pembunuh utama. "Kondisi banyak anak ini sangat kritis. Sebagian besar orangtua mereka bahkan tidak mengerti tingkat permasalahannya," kata paramedis Shumi Akhter. Para pekerja amal mengatakan bahwa situasinya diperburuk oleh para pengungsi yang menjual makanan kepada penduduk lokal Bangladesh untuk mengumpulkan uang tunai agar bisa membeli barang-barang rumah tangga dan keperluan lainnya.

Pengungsi yang mengaku menjual makanan mengatakan mereka membutuhkan uang tunai untuk membeli kayu bakar, pakaian, dan keperluan lainnya sebab orang-orang Rohingya tidak diizinkan bekerja di Bangladesh. "Kami tidak punya pilihan selain menjual makanan," ujar Karim Majhi, salah satu pengungsi. Selain menyinggung krisis di Rakhine State, pada pertemuan APSC, Retno yang ditemani Menko Polhukam Wiranto turut menekankan perlunya upaya mencegah krisis ini menjadi sebuah bencana yang akan menjadi pintu masuk radikalisme dan terorisme.

Wiranto menekankan pentingnya kerja sama ASEAN dalam melawan terorisme, mengacu pada aksi terorisme di Marawi, Filipina. Menko Polhukam menegaskan ASEAN agar selalu waspada terhadap ancaman terorisme, khususnya peningkatan ancaman foreign terrorist fighters dan terorisme lintas batas. "Kami menyambut baik disetujuinya ASEAN Comprehensive Plan of Action on Counter Terrorism and Manila Declaration to Counter the Rise of Radicalisation and Violent Extremism," tutur Wiranto. Ia juga menyampaikan bahwa Indonesia telah meratifikasi ASEAN Convention Against Trafficking in Persons, Especially Women and Children (ACTIP), yaitu konvensi untuk memberantas penyelundupan manusia, terutama wanita dan anak-anak.

Menko Polhukam juga mengingatkan kembali ancaman kejahatan narkoba. Karena itu, kerja sama di kawasan harus ditingkatkan agar visi Drug Free ASEAN dapat tercapai melalui implementasi ASEAN Work Plan on Securing Community Against Illicit Drugs 2016-2025.
Dalam pertemuan ini, Indonesia juga mengingatkan kejahatan perikanan, di antaranya Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) Fishing yang telah menimbulkan kerugian besar di bidang ekonomi. APSC Council merupakan salah satu organ ASEAN yang memiliki mandat untuk mengoordinasikan badan-badan sektoran di bawah pilar politik keamanan ASEAN.