Terlibat Penyimpangan Pemilu, 10 Pejabat Venezuela Dijatuhi Sanski AS

KEMENTERIAN Keuangan Amerika Serikat (AS) mengumumkan sanksi, pada Jumat 10 November, terhadap 10 pejabat pemerintah Venezuela. Dikatakan bahwa mereka turut campur dalam pemilihan umum negara tersebut, bulan lalu.

Mereka yang ditargetkan semuanya pegawai pemerintah atau pemimpin pemerintah negara bagian di Venezuela saat ini. Pemilu di sana ditandai dengan penyimpangan suara, kata Departemen Keuangan AS dalam sebuah pernyataan. Disebutkan bahwa Partai Sosialis yang berkuasa menaungi Presiden Nicolas Maduro secara tiba-tiba memenangkan mayoritas pemilihan gubernur.

"Kendati muncul seruan melakukan audit independen atas hasil pemilu, pemerintah Venezuela meneruskan proses demi memenangkan kandidat yang diunggulkan," tambah pihak Kemenkeu AS.

"Selain itu, lingkungan di mana pemilu ini diadakan, termasuk penyensoran, penyalahgunaan media pemerintah, dan korupsi yang merajalela menimbulkan pertanyaan mengenai kebebasan dan keadilan proses pemilu," cetusnya, seperti disitat UPI, Sabtu 11 November 2017.

Di antara mereka yang dikenai sanksi ialah anggota komisi pemilu Venezuela, legislator, mantan menteri kebudayaan dan komunikasi. Selain itu, seorang eksekutif telekomunikasi yang diduga memblokir situs-situs tertentu sebelum pemilu, dan Osario Zambrano yang dituduh terlibat dalam "penipuan anggaran" sebesar USD573 juta melalui korupsi dalam program pangan Venezuela.

Sanksi membekukan aset dari 10 individu itu, di bawah yurisdiksi AS, dan barangsiapa warga Amerika dilarang buat berurusan dengan mereka.

Aksi Jumat tersebut menyusul sebuah perintah sanksi pada Agustus demi menekan Venezuela agar memulihkan demokrasi konstitusionalnya.

Perintah Trump meminta pelarangan transaksi hutang dan ekuitas dengan Caracas dan perusahaan minyak milik negara. Meskipun tidak menjatuhkan embargo ekspor minyak Venezuela ke Amerika. (MTVN/OL-8)