Perlindungan WNI Diperkuat Diplomasi RI

PERLINDUNGAN warga negara Indonesia (WNI), penguatan badan hukum Indonesia di luar negeri, serta perundingan batas wilayah darat dan maritim Indonesia dengan beberapa negara terus menjadi prioritas diplomasi luar negeri Indonesia. “Dalam tiga tahun ini kami berhasil menyelesaikan 27.341 kasus, membebaskan 144 WNI dari ancaman hukuman mati, repatriasi 181.942 WNI yang memiliki masalah, evakuasi 16.426 WNI dari berbagai wilayah konflik, perang, dan bencana alam,” ujar Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi dalam paparan capaian tiga tahun politik luar negeri Kabinet Kerja di Jakarta, Kamis (26/10).

Menlu Retno menambahkan Indonesia juga telah berhasil membebaskan 31 sandera WNI baik dari Fili­pina maupun Somalia dan mengembalikan hak finansial WNI di luar negeri senilai Rp388 miliar. “Ini berhubung­an dengan gaji yang tidak dibayar dan lain sebagainya yang dapat kembali dengan pendampingan hukum,” sahutnya. Untuk meningkatkan perlindungan, Kemenlu memperkuat sistem perlindungan menggunakan teknologi, data, dan inovasi, di antaranya dengan mengintegrasikan, meluncurkan beberapa aplikasi termasuk mobile safe travel, dan SMS blast, serta memperbaiki pelayanan dan kualitas perlindungan.

Dari segi pendidikan tenaga kerja Indonesia (TKI), dalam tiga tahun terakhir pemerintah menambah 16 community learning center baik di Sabah atau Sarawak, Malaysia, dengan total mencapai 255 komunitas serupa. “Kami juga lakukan kerja sama dalam upaya penanganan perdagangan manusia. Penguatan kapasitas perlindungan WNI bahkan sampai ke daerah yaitu di 60 kabupaten/kota. Dari waktu ke waktu kami melakukan pembangunan kapasitas di daerah, terakhir di Lombok, Nusa Tenggara Barat,” jelas Retno.

Kedaulatan
Dalam diplomasi kedaulat­an, Retno mengatakan Kemenlu terus mengintensifkan perundingan batas wilayah darat dan maritim Indonesia dengan beberapa negara.
“Diplomasi kedaulatan yang kami lakukan untuk melindungi NKRI. Diplomasi ini dijalankan melalui perundingan perbatasan negara, baik darat maupun maritim. Perundingan batas wilayah ini akan terus diintensifkan agar terjadi progres karena ini penting,” kata Menlu.

Beberapa perundingan wilayah perbatasan Indonesia yang dilakukan dalam tiga tahun terakhir di antaranya sembilan perundingan perbatasan maritim dengan Fi­lipina, Malaysia, dan Timor Leste. Pemerintah juga me­laku­kan 14 perundingan batas darat Indonesia dengan beberapa negara. Pada 2016, pemerintah melakukan 20 perundingan penetapan batas maritim Indonesia dengan beberapa negara dan tiga perundingan yang dilakukan utusan khusus serta 16 perundingan batas darat.

Fokus diplomasi lainnya yang dilakukan Kemenlu, kata Retno, ialah diplomasi kemanusiaan Indonesia untuk etnik Rohingya yang mengalami kekerasan di negara bagian Rakhine, Myanmar. Indonesia juga memberikan bantuan kemanusiaan ke Rakhine dan Bangladesh. Diplomasi Indonesia juga difokuskan untuk membantu perjuangan rakyat Palestina. “Perjuangan Palestina ada di jantung politik luar negeri Indonesia. Di setiap helaan napas diplomasi Indonesia selalu ada Palestina,” kata Menlu. (I-1)