Oposisi Terbelah, Maduro semakin Perkasa

PARTAI oposisi Venezuela terbelah. Kemarin, seorang pemimpin kunci kubu oposisi hengkang meninggalkan sekutu-sekutunya. Henrique Capriles, mantan kandidat presiden, mengumumkan penarikan diri dari koalisi oposisi. Akibatnya, kini posisi oposisi semakin terjepit. Sebelumnya, empat gubernur dari partai oposisi telah lebih dulu mengucapkan janji setia kepada Majelis Konstituante yang loyal kepada Presiden Nicolas Maduro. Kempat gubernur dari Partai Aksi Demokratik itu berikrar akan selalu setia kepada Majelis Konstituante. Seperti diketahui, majelis itu dibentuk pada Juli 2017 atas prakarsa Maduro.

Anggota-anggota yang duduk di majelis dipilih melalui pemilihan yang digagas Maduro. Akibatnya, majelis tersebut diboikot pihak oposisi. Dalam keterangan pengunduran diri, Capriles mengatakan tidak akan ikut oposisi selama ada tokoh penting lainnya, yakni Henry Ramos Allup. Henry ialah pemimpin Partai Aksi Demokratik. “Ketika seseorang menderita sakit tumor, perlu operasi untuk mengangkat tumor tersebut,” kata Capriles untuk menggambarkan sikap politiknya. Sebelumnya, pada pemilihan presiden di 2013 silam, Capriles bertarung melawan Maduro. Saat itu dia mengampanyekan perombakan koalisi Democratic Union Roundtable (MUD). Namun upa-yanya untuk menjadi orang nomor satu di Venezuela kandas.

Partai Justice First tempat Capriles bernaung, kini juga tengah berancang-ancang untuk mengikuti langkahnya keluar dari kubu oposisi. “Ini skenario yang sempurna untuk Chavism untuk terus maju lewat strateginya mendapatkan legitimasi dari Majelis Konstituante. Tapi di sisi lain, pihak oposisi jadi tercerai-berai,” kata pakar pemilihan Eugenio Martinez.

Martinez mengatakan analisisnya itu didasarkan pada gerakan politik yang dipraktikkan pendahulu Maduro, yakni Hugo Chavez. Di pemilihan daerah pada 15 Oktober lalu, Partai Sosialis yang mengusung Maduro menyapu bersih dengan kemenangan suara di 18 dari 23 negara bagian Venezuela.

Untuk memperkuat posisinya, Maduro telah mengingatkan bahwa menjelang pemilihan presiden, gubernur terpilih harus dilantik Majelis Konstituante. Hal itu ditolak kubu oposisi. Alasan mereka, majelis tersebut mempunyai kekuasaan yang besar, termasuk posisinya yang berada di atas parlemen. Padahal, saat ini parlemen didominasi pihak oposisi. Manuver Maduro tersebut mendapat kritikan keras dari negara-negara barat termasuk Amerika Serikat. Mereka menyebutnya sebagai perangkap kekuasaan oleh Maduro. (AFP/Arv/I-4)