Kebijakan Pemerintah Diveto di Parlemen

PEMERINTAH Timor Leste mengalami kekalahan telak di parlemen setelah koalisi partai oposisi memveto program kebijakan mereka.

Perdana Menteri Timor Leste Mari Alkatiri mengatakan kekalahan dalam voting di parlemen itu merupakan 'racun bagi pemerintahannya'.

Partai Fretilin, tempat Alkatiri bernaung, membentuk pemerintahan minoritas setelah pemilu parlemen pada Juli lalu tidak ada partai yang meraih kursi mayoritas.

Dengan hanya memenangi 30 dari total 65 kursi, pemerintah hanya bisa bergantung pada dukungan dan bantuan partai-partai lain di parlemen.

Namun, kelompok oposisi menyebut pemerintahan Alkatiri tidak konstitusional dan program kebijakan mereka gagal mencakup masalah yang dihadapi negara itu.

Akibat kekalahan di parlemen itu, Timor Leste kemungkinan akan segera menggelar pemilu lagi karena anggaran yang diajukan pemerintahan Alkatiri ditolak.

Alkatiri mengaku dirinya akan melakukan lawatan ke berbagai penjuru Timor Leste untuk menjelaskan apa yang terjadi di parlemen. Dia menuding partai-partai lain sengaja menghambat pemerintah.

"Kita baru saja mulai," ujar Alkatiri sembari meminta warga Timor Leste tetap tenang. "Minum teh Anda, minum kopi Anda, karena proses ini baru saja dimulai."

Sebelumnya, Fretilin merupakan bagian dari pemerintah bersatu setelah berkoalisi dengan Kongres Nasional Rekonstruksi Timor (CNRT) yang dipimpin Xanana Gusmao.

Pada pemilu Juli lalu, CNRT kehilangan dukungan dan Fretilin sukses menjadi partai terbesar meski tetap gagal meraih suara mayoritas dan membentuk pemerintahan koalisi yang kuat.

Setelah melepaskan diri dari Indonesia melalui referendum pada 1999, Timor Leste masih menghadapi kemiskinan parah.

Pemerintahan negara berpenduduk 3,1 juta orang itu kini fokus pada pembangunan infrastruktur, tetapi kemajuannya sangat lambat.

Pemilu pada Juli lalu merupakan pemilu parlemen pertama di Timor Leste tanpa pengawasan PBB sejak pasukan penjaga perdamaian meninggalkan negara itu pada 2012.