Yingluck Shinawatra Mengaku tidak Bersalah

MANTAN Perdana Menteri Thailand Yingluck Shinawatra, Senin (1/8), menegaskan dirinya tidak bersalah dan meminta kemurahan hati pengadilan. Hal itu dinyatakannya dalam pembelaannya terkait dengan sidang kriminal yang bisa menjebloskannya ke penjara selama 10 tahun jika terbukti bersalah. Kasus itu berpusat pada program subsidi beras yang disebut pemerintahan Thailand saat ini disalahgunakan Yingluck.

Akun bank adik Thaksin Shinawatra itu dibekukan setelah pemerintah menudingnya bertanggung jawab atas ke rugian sebesar US$1 miliar akibat ke bijakan subsidi tersebut. Kasus Yingluck itu dipandang sebagai upaya untuk merusak mesin politik yang didirikan Thaksin yang digulingkan pada 2006 setelah dituduh melakukan
korupsi dan menghina kerajaan. Konglomerat telekomunikasi itu te lah mengasingkan diri sejak 2008 setelah sukses terhindar dari hukuman penjara.

Para pengkritik keluarga Shinawatra menuding Thaksin dan Yingluck seba gai pribadi yang korup dan hanya men cari keuntungan. Namun, warga Thailand terus memilih mereka dan men jadikan mereka pemimpin ‘Negeri Gajah Putih’ itu. Pengadilan Thailand selama ini dikri tik karena dianggap bersikap bias terhadap Thaksin dan pendukungnya. “Saya meminta kepada pengadilan untuk berbaik hati dan membebaskan saya,” ujar Yingluck di pernyataan penutupnya di hadapan pengadilan.
Pengadilan akan memutuskan nasib perempuan itu pada 25 Agustus mendatang. Ratusan pendukung Yingluck di luar gedung pengadilan berteriak, “Perdana menteri, lawan, lawan!” Yingluck merupakan perdana mente ri terakhir yang dipilih langsung di Thailand sebelum digulingkan pada 2014 ke tika sebuah pengadilan memu tuskan bahwa dia melakukan nepotisme. Tidak lama kemudian, militer menggelar kudeta. Sejak saat itu, pemerintahan Thailand dipimpin militer.

Bulan lalu, Perdana Menteri Prayuth Chan-ocha, pemimpin kudeta 2014, mengingatkan para pendukung Yingluck untuk tidak bertindak berlebihan. Dirinya menegaskan bahwa pemerintah tidak akan melarang warga untuk berkumpul. Namun, dia meminta semua orang untuk menahan diri dan membiarkan pengadilan mengambil keputusan secara independen. Kebijakan subsidi beras merupakan janji kampanye yang memastikan Yingluck meraih kemenangan di Pemilu 2011.

Pemerintah Thailand membeli be ras dari petani seharga 50% lebih tinggi dari harga pasar dunia dengan tu juan mendongkrak harga dengan menimbunnya. Namun, negara penghasil beras lainnya membalas aksi itu dengan menjual beras dengan harga yang lebih bersaing. Akibatnya, Vietnam sukses menggeser Thailand sebagai negara pengekspor beras nomor satu dunia. Thailand pun mengalami kerugian miliaran dolar. (AP/AFP/Arv/I-2)