Rusia Desak AS Pangkas 755 Staf Diplomatik

HUBUNGAN Rusia dan Amerika Serikat kian memburuk setelah Kongres AS yang memberikan dukungan terhadap sanksi baru terhadap Kremlin pada Kamis (27/7). Sebagai respons atas keputusan itu, Presiden Rusia Vladimir Putin pada Minggu (30/7) memerintahkan Amerika Serikat (AS) segera memangkas 755 staf diplomatik mereka di negeri itu. Dia juga memperingatkan kebuntuan hubungan kedua negara bisa berlarut-larut. "Lebih dari seribu orang, baik diplomat maupun tenaga teknis, bekerja dan masih bekerja di kedutaan dan konsulat AS di Rusia," kata Putin dalam wawancara dengan televisi Rossia-24, Minggu (30/7).

"Sebanyak 755 orang harus menghentikan kegiatan mereka di Rusia," tegasnya. Perintah pemangkasan petugas diplomatik AS tersebut merupakan jumlah terbesar yang dikeluarkan Moskow. Namun, Putin juga memperingatkan dia bisa bertindak lebih keras lagi meski untuk saat ini dia masih menahannya. Sebelumnya, Jumat (28/7), Kementerian Luar Negeri Rusia menuntut Washington mengurangi kehadiran diplomatik di 'Negeri Beruang Merah' pada 1 September jadi 455 orang--sama dengan jumlah staf diplomatik yang dimiliki Moskow di 'Negeri Paman Sam'.

Putin menambahkan perbaikan hubungan Rusia dengan AS tidak akan terjadi dalam waktu dekat. "Kami sudah menunggu cukup lama dan berharap situasi bisa berubah menjadi lebih baik. Namun, tampaknya sekalipun situasi tersebut berubah, itu tidak akan terjadi dalam waktu dekat," tegasnya. Seorang pejabat Kementerian Luar Negeri AS mencela tindakan itu sebagai tindakan yang disesalkan dan tidak beralasan. Dia mengatakan Washington tidak akan mengonfirmasi jumlah pejabat AS yang bertugas di misi tersebut dan sedang menilai dampak keputusan itu serta menimbang respons yang akan dilakukan.

Wakil Presiden AS Mike Pence yang tengah berkunjung ke Estonia, Senin (31/7), menyatakan pihaknya berharap hubungan yang lebih baik dengan Rusia. "Aksi diplomatik yang dilakukan Moskow baru-baru ini tidak akan mengubah komitmen AS pada keamanan kami dan keamanan sekutu-sekutu kami," tegas Pence. Ketegangan diplomatik kedua negara adi daya itu bermula pada Kamis (27/7). Senat AS secara bulat menyetujui sebuah RUU yang menguatkan sanksi terhadap Rusia karena diduga ikut campur dalam pemilihan presiden AS pada 2016 dan pencaplokan terhadap Krimea di Ukraina pada 2014.

Selain Rusia, Iran dan Korea Utara ditargetkan dalam undang-undang sanksi itu. Gedung Putih mengatakan UU itu akan segera ditandatangani Presiden Donald Trump meski dia memprotes UU itu akan membatasi ruangnya untuk melakukan manuver diplomatik.