Pemerhati Pendidikan:Indeks Integritas UN Jalan Tengah

Saat ini proses perubahan paradigma agar Ujian Nasional (UN) tidak menjadi satu-satunya namun menjadi indeks mutu proses belajar, sudah mulai digeser untuk dikembalikan tujuannya sebagai pemetaan bukan lagi untuk menentukan alat kelulusan siswa. Tetapi,pola pikir atau mindset di daerah-daerah masih menganggap nilai angka UN yang tinggi identik dengan keberhasilan birokrat daerah dalam menjalankan mutu pendidikan.

Padahal nilai angka UN yang tinggi belum menjadi jaminan bahwa siswa akan mampu mencapai nilai yang tinggi juga pada saat siswa tersebut menempuh pendidikan di perguruan tinggi. "Saya melihat di masa transisi peralihan mindset ini, pemerintah mengambil jalan tengah dengan menyajikan Indeks Integritas Ujian Nasional (IIUN) sekarang sebagai salah satu penyeimbang untuk memperhatikan proses," papar pemerhati pendidikan Ifa H Misbach menjawab Media Indonesia, kemarin. Seperti diberitakan,saat menerima 530 Kepala Sekolah (Kepsek) di Istana Negara Jakarta Senin (20/12), Presiden Jokowi menengarai masih  berulangnya kecurangan dalam pelaksanaan UN diduga terkait dengan penetapan target nilai kepada sekolah oleh kepala daerah. Untuk itu, Presiden Joko Widodo meminta praktek semacam itu dihentikan demi suksesnya upaya peningkatan mutu pendidikan secara benar.

Pada kesempatan itu, Mendikbud, Anies Baswedan membenarkan praktek kecurangan akibat target nilai turun-temurun itu. Salah satu upaya Kemendikbud memangkas hal itu ialah dengan memberlakukan pengukuran indeks integritas ujian nasional (IIUN). Ifa H Misbach melanjutkan bahwa harus hati-hati jangan menempatkan IIUN lebih sempit atau lebih luas dari seharusnya. "Proporsional saja. IIUN adalah indeks integritas untuk ujian, bukan mencerminkan nilai integritas ekosistem sekolah secara keseluruhan. Tetap kembalikan tujuan awal UN sebagai alat pemetaan," kata Dosen Psikologi Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Bandung ini. Ia memahami langkah pemerintah saat ini yang dilakukan  berusaha mengapresiasi mereka yang  konsisten dan jujur di tengah  godaan untuk curang. "Terpenting juga, pemerintah harus sampaikan pesan bahwa IIUN ini adalah alat untuk menjaga proses. Jangan sampai IIUN menjadi berhala baru , lalu sekolah-sekolah justru mencari cara mengakali IIUN. Padahal nilai UN sendiri sudah tidak menentukan kelulusan," pungkas Ifa, Kordinator Pusat Studi Pendidikan dan Kebijakan (PSPK).(Bay)