Jangan Bawa Banjir ke Ranah Politik

KEPALA Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Willem Rampangilei mengimbau sebaiknya persoalan musibah banjir yang melanda Jakarta dan sekitarnya tidak dibawa ke ranah politik.

"Kalau bicara bencana itu borderless, tidak boleh tercemar isu politik, SARA, latar belakang, golongan, dan batas negara. Jangan diartikan lain," kata Willem di kantornya di Jakarta, kemarin.

Menurut dia, jika persoalan bencana dikaitkan dengan aktivitas politik, proses mitigasinya dapat terganggu. Bencana, kata Willem, selalu terkait dengan kemanusiaan sehingga semangat membantu sesama harus dikedepankan ketimbang mempersoalkan hal-hal yang kurang penting.

Persoalan bencana dan politik sempat mengemuka setelah cicitan Kepala Pusat Data, Informasi, dan Humas BNPB Sutopo Purwo Nugroho di Twitter. Ia menulis 'Sulit sekali akses data banjir ke BPBD DKI Jakarta saat ini. Posko BNPB meminta data tapi tidak dikirim. Ada masalah apa??'.

Kicauan tersebut memicu respons beragam dari masyarakat dunia maya, termasuk mengaitkan persoalan bencana banjir di Jakarta dengan politik. Badan Penanggulangan Bencana Daerah DKI kemudian juga memberi klarifikasi keterlambatan data soal banjir di Ibu Kota karena faktor kesibukan anggota BPBD yang terjun ke area bencana.

Banjir yang melanda Jakarta dan sekitarnya dalam beberapa hari terakhir juga menjadi komoditas politik jelang pilkada DKI Jakarta putaran kedua. Di media sosial, musibah itu dijadikan peluru untuk menyerang petahana Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat.

Pengamat perkotaan Nirwono Yoga menyatakan banjir di Jakarta lumrah terjadi sehingga yang paling penting ialah bagaimana mengatasinya dan bukan malah ditarik-tarik ke ranah politik. Ia juga menyayangkan adanya selisih pendapat di antara pihak-pihak yang sebenarnya paling bertanggung jawab dalam penanganan banjir.

"Masalahnya makin banyak, bukannya selesai. Kalau seperti ini, bagaimana dapat fokus. Aparat berwenangnya saja sibuk berdebat," cetus Nirwono.

Antisipasi
Terlepas dari masalah tersebut, Willem Rampangilei meminta pemerintah dan warga meningkatkan antisipasi potensi bencana hidrometrologi akibat perubahan iklim dan cuaca pada 2017. Tingginya curah hujan di sejumlah wilayah, menurut dia, akan semakin berdampak karena perubahan penggunaan lahan.

Willem mencontohkan di Jakarta, air yang tertahan di daerah aliran sungai kini hanya berkisar 15%. Selebihnya masuk ke dataran lebih rendah atau limpasan sungai yang menyebabkan air meluap.

"Untuk di DKI Jakarta run off airnya 85% begitu hujan terjadi, sementara infiltrasi atau masuk ke tanah hanya 6% dan evaporasi (menguap) 8%," papar Willem.

Berdasarkan data BNPB, untuk DKI Jakarta, ada 23 kecamatan yang terdampak banjir pada awal 2017 ini.

Namun, penanganan terhadap korban oleh pemerintah daerah cukup baik. "Kebutuhan makanan, pelayanan air bersih, sampai trauma healing untuk masyarakat telah tersedia."

Banjir yang melanda sejumlah wilayah Ibu Kota juga semakin cepat surut. Menurut data BMKG, musim hujan di Jakarta masih terjadi sampai akhir Maret.

Karena itu, BNPB mengimbau pemerintah daerah untuk mengantisipasi bencana banjir yang mungkin kembali terjadi. (Ind/DA/Ant/X-8)