Rubber Air Bag Nasional Lebih Kompetitif

SEBAGAI salah satu negara penghasil karet terbesar di dunia, Indonesia justru 100% mengimpor balon peluncur kapal (rubber air bag). Padahal, industri kapal nasional sangat membutuhkan produk itu untuk mengimbangi pertumbuhan galangan yang ditaksir sebesar 10% dengan kenaikan produksi kapal 28%.

Berkat hasil inovasi Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) bersama PT Mitra Prima Sentosa, kini rubber air bag yang dibutuhkan telah dapat diproduksi secara mandiri. Dengan demikian, itu dapat mengurangi impor.

Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi M Nasir meyakinkan rubber air bag nasional buatan anak bangsa mampu bersaing secara kompetitif. Selain menggunakan 90% tingkat komponen dalam negeri (TKDN), harganya 20% lebih murah daripada impor.

“Ini bisa jadi pilihan bagi industri galangan kapal karena lebih praktis dan membutuhkan investasi yang lebih murah, bahkan jika dibandingkan dengan pembangunan galangan konvensional,” ujarnya saat kunjungan kerja ke Lokasi Uji Coba Rubber Air Bag di PT Indonesia Marina Shipyard, Gresik, Jawa Timur, Senin (20/2).

Rubber air bag nasional berdiameter 1,5 m dengan panjang 18 m dan berkekuatan 2,5-18 ton per meter. Untuk tahap awal, penghiliran telah dilakukan dengan hasil uji coba blocking kapal tanpa masalah.

Satu rubber air bag mempunyai berat 1.350 ton. Berdasarkan pengujian, ketahanan abrasi sangat baik sehingga cocok untuk mendukung pembangunan infrastruktur nasional bidang kemaritiman program tol laut.

Lebih lanjut, sebagai upaya pengamanan, BPPT bekerja sama dengan Kemenperin dan Badan Standardisasi Nasional untuk menyiapkan rencana standardisasi nasional Indonesia balon peluncur kapal. Tujuannya mengontrol kualitas produk yang dihasilkan serta melindungi produk lokal dari produk impor.

Dirut PT Indonesia Marina Shipyard Nugroho Basuki mengatakan siap bekerja sama untuk melakukan uji coba rubber air bag nasional. “Kolaborasi itu penting. Artinya, kalau kami konsen di perawatan, tentu pihak lain termasuk pemerintah serta penelitinya, harus bertanggung jawab untuk pengembangannya di masa depan.” (Mut/H-1)