Lembaga Sensor Buku Diperlukan

BUKU berjudul Aku Bisa Tidur Sendiri yang ditulis Fitria Chakrawati dan diterbitkan PT Tiga Serangkai kembali ramai diperbincangkan di media sosial (medsos). Padahal, secara fisik buku itu telah ditarik dari peredaran sejak Desember 2016.

Deputi Bidang Perlindung-an Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) Pribudiarta Nur Sitepu mengaku sangat menyayangkan bahwa ternyata buku tersebut masih marak peredarannya secara online. Apalagi sudah sampai menyebar di medsos.

“Kalau sudah ke medsos, sulit. Untuk itu perlu lembaga sensor buku seperti film sehingga (tersensor) ada buku bisa dibaca anak atau didam-pingi orangtua atau hanya khusus dewasa,” ujarnya saat dihubungi Media Indonesia, kemarin.

Meskipun, lanjut dia, pemerintah telah membentuk Satuan Tugas Gugus Tugas Penanganan dan Penanggulangan Pornografi (Satgas GTP3) di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) dengan ketua harian Kementerian Agama.

“Tugas mereka salah satunya mengembangkan bahan KIE (konten informasi edukasi) tentang bahaya pornografi untuk disosialisasikan ke masyarakat termasuk ke sekolah-sekolah,” tutur Pri.

Namun yang terpenting, menurutnya, orangtua harus mampu mengontrol anak terutama dalam penggunaan internet. Selain itu, perlu mengetahui kapasitas anak dalam memahami bahaya informasi seksual yang berasal dari sumber tidak jelas.

Seperti buku karangan Fitria yang meski pada awalnya untuk memberi pendidikan seks bagi anak, ternyata substansi penyampaiannya tidak tepat. Anak-anak yang terpapar langsung bacaan tersebut bisa jadi salah mengartikan.

“Kembali pada kontrol ­orangtua. Pornografi itu bisnis gelap yang menguntungkan pelaku, tidak bisa ditangani secara parsial, tetapi perlu kerja sama semua pihak,” tandasnya.

Untuk mencerdaskan
Saat dihubungi secara terpisah, Ketua Komisi Per-lindungan Anak Indonesia (KPAI) Asrorun Ni’am menekankan agar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) harus menyediakan buku-buku berkualitas yang bisa mencerdaskan anak bangsa.

“Cegah peredaran buku-buku yang merusak mental anak-anak,” cetusnya.

Tidak hanya itu, KPAI mendesak segera dilakukan reformasi perbukuan dengan membuat undang-undang (UU) sistem perbukuan nasional. Tujuannya ialah memastikan buku sebagai media untuk mencerahkan serta menjadi sarana untuk membangun anak-anak Indonesia yang beradab dan bermartabat.

“Bukan sarana kampanye penyimpangan perilaku dan seksual,” pungkas Ni’am.

Ketua Ikatan Penerbit Indonesia (Ikapi) Rosidayati Rozalina menilai buku sejenis itu memang tidak layak dibaca anak-anak.

“Jika dimaksudkan untuk pendidikan seks, buku ­sebaiknya ditujukan ke orangtua untuk membantu orangtua menjelaskan perihal tersebut kepada anak,” terangnya.

“Karena ditulis untuk orangtua, buku tidak dibuat penulis buku anak dan tidak didesain seperti buku anak,” imbuhnya.

Buku seperti itu, ungkapnya, hendaknya tidak diletakkan di rak buku anak. (Bay/H-1)