Tiada Pilihan selain Berdagang

ORANG bilang warga keturunan Tionghoa pasti pandai berdagang. Bakat itu konon mengalir di darah mereka, yang diwariskan dari generasi ke generasi. Namun, Budi S Tanu Wibowo, seorang keturunan Tionghoa, tidak sepakat dengan anggapan umum demikian.

Sekjen Perhimpunan Indonesia Tionghoa (INTI) itu yakin bakat apa pun, termasuk dagang, dimiliki setiap kelompok atau etnik. "Banyak juga etnik lain seperti Bugis, Padang, Madura, dll yang pandai berdagang," contohnya.

Ketika diwawancarai Media Indonesia, Kamis (26/1), Budi menceritakan dulu sebelum etnik Tionghoa dibatasi ruang geraknya, banyak ilmuwan, seniman, olahragawan, pengacara, notaris, guru, dokter, dan aneka profesi lain, yang digeluti orang Tionghoa. "Ketika pembatasan dilakukan pascaberlakunya Inpres 14/1967, mereka lalu berkonsentrasi ke perdagangan," simpulnya. Jadi, itu bukan sesuatu yang alamiah, tetapi lebih karena desakan keadaan.

Sebagai catatan, Instruksi Presiden RI Nomor 14 Tahun 1967 tentang Agama Kepercayaan dan Adat Istiadat Tionghoa dikeluarkan pada masa pemerintahan Presiden Soeharto. Inpres tersebut menyatakan kepercayaan dan adat istiadat Tionghoa di Indonesia, yang berpusat pada negeri leluhurnya, dapat menimbulkan pengaruh psikologis, mental, dan moral yang kurang wajar terhadap warga negara Indonesia. Hal itu dianggap menjadi hambatan terhadap proses asimilasi. Kegiatan kepercayaan dan adat etnik lantas diatur pelaksanaannya harus dilakukan secara intern dalam hubungan keluarga atau perorangan.

Meski inpres itu hanya secara eksplisit membahas agama kepercayaan dan adat istiadat, nyatanya aturan itu berimplikasi pada kehidupan sosial yang lebih luas, termasuk pembatasan bidang kerja yang bisa dimasuki WNI keturunan Tionghoa pada masa Orde Baru.

Perlakuan diskriminatif itu sempat meluas. "Misal persyaratan mengurus sesuatu lebih banyak ragamnya, ada KTP, surat keterangan ganti nama, surat keterangan bukti kewarganegaraan, dan sebagainya," ungkap Budi.

Terkait hal ini, putri sulung mantan Presiden Indonesia Gus Dur, Alissa Wahid, berpendapat wajar bila inpres itu berimbas ke kehidupan yang lebih luas. Kalau dulu orang Tionghoa mendaftar jadi dosen perguruan tinggi negeri, tidak akan diterima karena etniknya.

"Dinamika sosial memang selalu begitu. Apa yang terjadi di masyarakat bisa menjadi sebab sebuah aturan formal legal, aturan formal legal juga bisa memperkuat apa yang terjadi di masyarakat. Mirip-mirip situasi fatwa MUI (Majelis Ulama Indonesia)," simpul Alissa yang dihubungi Kamis (27/1).

Kondisi itu berubah setelah Presiden keempat Indonesia Abdurrahman Wahid mengeluarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2000 tentang pencabutan Instruksi Presiden Nomor 14/1967 tentang Agama, Kepercayaan, dan Adat Istiadat Tionghoa. Gaung penolakan tindakan diskriminatif terhadap etnik Tionghoa pun makin menguat saat Gus Dur saat itu sebagai presiden, menyetujui diadakannya Perayaan Tahun Baru Imlek. "Hati dan perasaan saya campur aduk, haru, senang, surprise, lega, seakan telah keluar dari beban berat. Perasaan itu tak terlukiskan karena kebetulan saya yang menjadi Ketua Panitia Hari Raya Tahun Imlek pertama, 17 Februari 2000," kenang Budi.

Baginya, pengakuan Imlek sebagai hari nasional maka genaplah sudah hari raya-hari raya keagamaan di Indonesia dihargai pemerintah. "Ketika semua sekat dan rambu-rambu diskriminasi dan pembatasan dibuang, tentunya akan mendorong semua komponen memasuki bidang apa pun yang menjadi minat dan kompetensinya," pikirnya.

Tak mengherankan, sekarang sekarang bahkan banyak orangtua di kalangan Tionghoa yang kebingungan karena selepas sekolah di perguruan tinggi, anak-anaknya banyak yang tidak mau berdagang meneruskan apa yang sudah dirintis orangtuanya. Mereka memilih bidang lain yang sama sekali jauh berbeda meski harus merintisnya dari nol. Ada yang memilih jadi artis, seniman, penulis, dan lainnya.

Perubahan ini disambut Budi dengan antusias karena makin variatif pilihan profesi etnik Tionghoa, membuka kesempatan berinteraksi semakin intens dengan suku bangsa yang lain. Dari saling mengenal, saling belajar, saling memahami itu, diharapkan akan mempererat persaudaraan dan rasa cinta satu sama lain. "Ujungnya untuk Indonesia yang kuat bersatu," harapnya. (Her/M-4)