Kesetaraan Menggapai Cita-Cita

'GANTUNGKANLAH cita-citamu setinggi langit'. Kalimat itu mungkin sudah biasa didengarkan. Sayangnya, bagi etnik keturunan Tionghoa, ada masa di saat mereka sulit menggapai cita-cita yang diinginkan. Ruang gerak mereka dibatasi Inpres 14/1967 tentang Agama Kepercayaan dan Adat Istiadat.

Impian menjadi ilmuwan, seniman, olahragawan, pengacara, notaris, atau guru harus dikubur. Berdagang pun karena tidak ada pilihan lagi.

Namun, ada pihak yang mendobraknya, deperti Daniel Tjen dan Willybrodus Lay. Daniel memilih mengikuti wajib militer pascalulus fakultas kedokteran. Ia ikut bertempur di Timor Timur dan mengakhiri jabatannya dengan mengabdi sebagai dokter sukarela di sebuah rumah sakit militer di kawasan Bogor.

Purnawirawan TNI bintang tiga itu melihat TNI tidak bersekat dan ia merupakan komponen bangsa mengawal keutuhan Indonesia.

Sementara itu, Willy mengambil keputusan maju menjadi Bupati Belu, Atambua, NTT, guna mengabdi kepada tanah kelahirannya. Ia mengemban misi meningkatkan kualitas sumber daya manusia Belu melalui pendidikan, kesehatan, mental, dan spiritual.

Ia juga berupaya memperbaiki infrastruktur dan mengembangkan ekonomi rakyat. Salah satunya membangun industri rumah tangga pengelolaan kunyit dan buah-buahan untuk jus.

Inpres Nomor 14/1967 sudah 15 tahun dicabut Gus Dur. Alissa Wahid mengatakan keputusan ayahnya guna mengakui kesetaraan hak dasar dan konstitusional semua warga. Kesempatan terbuka untuk etnik keturunan Tionghoa meski belum sempurna.

Hal itu diamini Sekjen INTI Budi S Tanu Wibowo. Dia melihat secara undang-undang persoalan itu bisa disebut tuntas. "Perlu proses, secara sosial budaya tentunya juga butuh waktu. Namun, perkembangannya ke arah positif," ujarnya. (Her/PO/M-4)