Target dan Realisasi Hutan Sosial Timpang

TARGET luasan perhutanan sosial terancam tidak terpenuhi hingga akhir pemerintahan 2019. Hingga tahun ini, masih terjadi ketimpangan target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2014-2109 dengan rencana kerja pemerintah (RKP) setiap tahunnya, serta realisasi yang terjadi di lapangan.

Tahun lalu, target penambahan luasan lahan untuk perhutanan sosial dalam RPJMN dan RKP memiliki kesamaan angka, 2,5 juta hektare (ha). Akan tetapi, luasan yang dapat terealisasi hanya 0,3 juta ha. Sementara itu, untuk target penambahan 2,5 juta ha lainnya dalam RPJMN tidak diterjemahkan dalam RKP karena hanya menargetkan penambahan 0,33 juta ha untuk perhutanan sosial.

"Ini sangat disayangkan, kami belum melihat ada keseriusan pemerintah dalam program ini," ucap Project Officer Perhutanan Sosial Indonesia Budget Center (IBC) Muhammad Ridha saat ditemui dalam media briefing bertajuk Mengulik Permasalahan Program Perhutanan Sosial Jokowi-JK yang dihelat di Jakarta, kemarin.

Untuk itu, pemerintah diminta konsisten menjalankan program tersebut. IBC melihat perhutanan sosial dapat menjadi salah satu cara resolusi konflik lahan yang selama ini berlangsung.

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Viva Yoga Mauladi pada kesempatan itu mengatakan program perhutanan sosial harus dikerjakan keroyokan. Pemerintah tidak bisa hanya mengandalkan APBN ataupun anggaran satu kementerian untuk mengelola kawasan hutan Indonesia yang luas.

"Kami selalu menyurati Kementerian Keuangan agar anggaran Kementerian LHK dan Kementerian Pertanian untuk dinaikkan, tapi apa daya," terang dia.

Padahal, lanjut dia, negara-negara yang serius mengelola hutan memiliki anggaran yang tidak kecil dalam APBN mereka.

"Contohnya Jepang, menganggarkan US$140 untuk pengelolaan 1 ha kawasan hutan. Kalau kita hanya US$3 saja. Ini jelas ada ketimpangan," imbuh dia. (Ric/H-1)