Kemendikbud di Atas Rata-Rata

KEMENTERIAN Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) mampu merealisasikan anggaran 2016 hingga 88,39% dari pagu anggaran Rp43,60 triliun. Apabila pagu anggaran dikurangi dengan dengan cara blocking sebesar Rp3,91 triliun, realisasi anggaran Kemendikbud mencapai 97,70%. Itu berarti di atas rata-rata nasional yang hanya mencapai 89,58%.

"Saya mengapresiasi seluruh pemimpin satuan kerja di lingkungan Kemendikbud beserta jajarannya yang telah bekerja keras untuk merealisasikan program kerja sehingga anggaranya terse-rap nyaris sempurna," kata Mendikbud Muhadjir Effendi pada Rapat Koordinasi Pengelolaan Keuangan di Hotel Grand Sahid Jaya, Senin (23/1) malam. Rapat koordinasi itu diselenggarakan untuk meningkatkan kinerja.

Muhadjir mengatakan kuasa pengguna anggaran, pejabat pembuat komitmen, dan bendahara merupakan tiga unsur penting dan strategis dalam pengelolaan keuangan negara. Pembangunan dan pertumbuhan ekonomi nasional sangat bergantung pada kemampuan tiga unsur tadi.

Penurunan
Anggaran Kemendikbud pada 2017, kata Muhadjir, menurun sebesar Rp3,78 triliun jika dibandingkan dengan anggaran di 2016, yakni dari Rp43,60 triliun menjadi Rp39,82 triliun.

Lebih dari 80% atau sekitar Rp35 triliun dialokasikan untuk program-program prioritas prorakyat dalam upaya meningkatkan kualitas hidup rakyat Indonesia sebagaimana diamanatkan Presiden Jokowi dalam Nawa Cita.

Selain itu, sekitar Rp4,82 triliun untuk operasional birokrasi, termasuk perbaik-an tata kelola pelayanan publik dan pengawasan.

Program pengawasan tersebut di antaranya Program Indonesia Pintar (PIP) sebesar Rp8,818 triliun serta guru dan tenaga kependidikan sebesar Rp6,324 triliun.

"Ada peningkatan akses pendidikan sebesar Rp5,105 triliun, peningkatan dan penjaminan mutu pendidikan sebesar Rp3,210 triliun, pe-nguatan substansi pendidikan dan kebudayaan sebesar Rp2,054 triliun, penguatan vokasi Rp614,1 miliar. Kemudian untuk PAUD, keaksaraan, pendidikan kesetaraan, dan pendidikan keluarga sebesar Rp549,5 miliar, kebudayaan Rp485,9 miliar, beasiswa Rp485,9 miliar, penguatan karakter Rp130,2 miliar, dan bahasa sebesar Rp39,6 miliar," pungkas Muhadjir.

Sekjen Kemendikbud Didik Suhardi mengatakan tujuan diadakannya rakor agar para pengelola keuangan di lingkungan Kemendikbud dapat memiliki pemahaman dan pengetahuan yang lebih baik tentang pengelolaan keuangan negara dan filosofi keuangan negara.

Dengan begitu, kata Didik, anggaran Kemendikbud dapat dikelola dengan lebih baik, lebih akuntabel, memenuhi prinsip-prinsip dan kaidah umum pengelolaan keuangan negara, serta dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Hemat Didik, rakor itu sangat strategis dan penting dalam mengawal pelaksanaan program dan anggaran Kemendikbud di 2017.

Ia memaparkan capaian kinerja Kemendikbud dalam tiga tahun terakhir pada laporan keuangan 2013, 2014, dan 2015 meraih opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari BPK. Adapun untuk tahun anggaran 2016 akan diumumkan pada Mei 2017.

Pada Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), peringkat Kemendikbud naik dari predikat B (2014) dengan skor 72,2 menjadi BB (2015) dengan skor 73,4. Predikat 2016 diumumkan Februari 2017. (H-1)