Program KB Terhambat Mitos

BANYAKNYA anggapan yang keliru tentang penggunaan alat kontrasepsi membuat pelaksanaan program keluarga berencana (KB) di Indonesia terus menurun. Akibatnya, upaya menekan angka pertumbuhan penduduk masih sulit dilakukan.

Saat ini, setiap tahun, setidaknya penduduk Indonesia bertambah 1,49% atau sekitar 4,5 juta orang, setara penduduk Singapura.

“Kekhawatiran berlebihan masyarakat di daerah untuk menggunakan alat kontrasepsi masih jadi tantangan terbesar yang dihadapi di lapangan. Banyaknya mitos seputar KB di masyarakat yang tidak benar membuat hal tersebut semakin parah,” ungkap Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Bidan Indonesia (PP IBI), Emi Nurjasmi, dalam peringatan 20 tahun DKT Indonesia, di Jakarta, kemarin.

Contoh mitos itu, lanjut Emi, antara lain anggapan bahwa penggunaan alat kontrasepsi bakal memicu kemandulan, lalu alat KB spiral membuat penyakit atau luka dalam rahim karena rentan bergeser. Ada juga yang percaya alat kontrasepsi bisa berpengaruh pada kesehatan janin jika kelak hamil setelah melepas alat KB.

Emi mengatakan upaya pemberian informasi yang benar pada masyarakat terus digencarkan. Namun, di sisi lain, perubahan zaman membuat risiko pernikahan dini semakin besar. Pergaulan remaja yang semakin luas dan bebas membuat angka kelahiran bayi dari ibu ber-usia 10-14 tahun masih terus terjadi.

“Dalam setahun, ada sebanyak 4,8% perempuan melakukan persalinan di usia 10-14 tahun. Jadi setiap tahun sekitar 250.000 perempuan hamil dan melahirkan di usia 11-14 tahun. Anak-punya anak, ini kan sangat berisiko,” ujar Emi.

Berdasarkan data Kementerian Kesehatan (Kemenkes), setiap tahun terdapat setidaknya 46 juta pasangan usia subur di Indonesia. Dari jumlah tersebut, baru 62% di antaranya yang menggunakan kontrasepsi. Artinya, masih banyak masyarakat yang belum memahami pentingnya KB.

“Penggunaan KB akan memberikan jarak yang tepat pada setiap kehamilan. Jarak yang baik antarkehamilan ialah sekitar 4 sampai 5 tahun,” ungkap Direktur Kesehatan Keluarga, Kemenkes, Eni Gustina, di kesempatan yang sama.

Jalur swasta
Dijelaskan Eni, saat ini, pemerintah telah memberikan kemudahan bagi setiap ibu untuk dapat mengakses KB secara gratis. Hal tersebut dilakukan melalui program Jaminan Kesehatan Nasional, baik di fasilitas kesehatan milik pemerintah maupun swasta. Namun, hingga saat ini diakuinya tetap belum banyak masyarakat yang memanfaatkan fasilitas tersebut.

Tercatat, 7 dari 10 akseptor atau pengguna KB menggunakan metode KB melalui jalur swasta. Data juga menunjukkan 76,6% pengguna KB dilayani bidan, sebanyak 54,6% di antaranya dilayani bidan swasta.

“Jadi kerja sama dengan semua pihak termasuk penyedia KB dan bidan swasta juga terus kami tingkatkan karena memang jumlah penggunanya sangat signifikan,” tutur Eni.

Selain untuk keperluan KB, sosialisasi alat kontrasepsi jenis kondom untuk menghindari penyebaran penyakit menular seksual seperti HIV/AIDS juga terus dilakukan. (H-3)