Viral, Guru Nur Aini Tempuh 114 Km untuk Mengajar, Kemendikdasmen : Sudah Ditangani Bupati

SEORANG guru asal Bangil, Jawa Timur, Nur Aini atau viral di media sosial setelah mengeluhkan jarak yang ia tempuh untuk mengajar. Ia mengaku harus menempuh 114 km setiap hari untuk pergi dan pulang mengajar di SDN II Mororejo, Kabupaten Pasuruan. 

Menanggapi hal tersebut, Direktur Jenderal Guru, Tenaga Kependidikan, dan Pendidikan Guru, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Nunuk Suryani mengatakan hal tersebut sudah ditangani oleh Bupati Pasuruan. Termasuk terkait usulan pemindahan lokasi mengajar. 

Meski begitu, Nunuk kembali mengingatkan kewajiban seorang guru Pegawai Negeri Sipil (PNS), di mana guru PNS memiliki perjanjian dan kewajiban, termasuk masalah penempatan. 

Baca juga : Menghidupkan Ruang Belajar, Menjadi Guru yang Menginspirasi

"Sebagai PNS dia sudah ada perjanjian yang namanya kewajiban sebagai PNS. Itu sudah ada. Bersedia ditempatkan di mana saja," ungkapnya usai acara Ngopi Bareng Media dalam rangka Hari Guru Nasional 2025 di Jakarta, Senin (24/11).

Menurutnya, jika lokasi kerja dirasa jauh, maka seharusnya tempat tinggal yang mesti menyesuaikan. Sehingga keluhan jarak tidak terjadi. 

"Karena seharusnya ya PNS itu keluarganya menyesuaikan tempatnya sehingga dia tidak harus menempuh jarak yang jauh karena kan mengganggu kerja mereka," jelasnya. 

Baca juga : Cegah Bullying di Sekolah dengan Cara Menyenangkan

Ia berharap ke depan PNS memperhatikan kembali pakta integritas yang ditandatangani sebelum menjadi PNS. Karena pakta integritas akan menjadi tanggung jawab mutlak. 

"Kalau enggak bersedia ya enggak apa-apa, enggak usah ngisi. Ketika dia sudah menandatangani pakta integritas itulah tanggung jawab dia sebagai PNS," lanjut Nunuk. 

Di samping itu, Kemendikdasmen, menurutnya, tidak bisa mengintervensi langsung perihal pemindahan guru. Karena distribusi guru hanya bisa diusulkan dari pemerintah daerah. 

"Dinas pendidikan, menyediakan sistem informasinya, aplikasinya, menyediakan data mana sih guru yang berlebih dan bisa diredistribusi gitu ya. Kasus semacam ini kita belum punya kewenangan memindahkan langsung dan kewenangannya di daerah. Dorongan yang kita lakukan agar guru bisa terdistribusi dengan baik," pungkasnya. (H-4)