Menteri KLH Hanif Faisol Dorong Integrasi Program Gizi dan Pengelolaan Lingkungan di Bali

MENTERI Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup (KLH/BPLH), Hanif Faisol Nurofiq menegaskan pentingnya sinergi antara pemenuhan gizi dan perlindungan lingkungan saat meninjau langsung Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Polda di Denpasar, Bali, Sabtu (13/09/2025)

Kunjungan ini menjadi bukti nyata bahwa Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dapat berjalan seiring dengan upaya menjaga kelestarian lingkungan.

SPPG Polda saat ini mampu menyediakan 3.577 porsi makanan setiap hari bagi sembilan penerima manfaat, mulai dari posyandu hingga sekolah menengah atas. Program ini dikelola oleh Yayasan Kemala Bhayangkari dan telah menerapkan langkah ramah lingkungan, antara lain penggunaan wadah makanan guna ulang, pembatasan plastik sekali pakai, serta pengurangan menu yang berpotensi menghasilkan sampah organik.

Baca juga : Serangga Bisa Jadi Menu MBG untuk Sesuaikan Potensi Daerah

Menteri Hanif menekankan bahwa integrasi pengelolaan sampah dan limbah dalam layanan gizi harus menjadi standar utama.

“Ada dua hal pokok yang harus kita tangani: sampah padat dan limbah domestik. Potensi sampah dari layanan ribuan orang per hari bisa sangat besar, sehingga pengelolaannya harus dilakukan dengan benar agar tidak menjadi beban lingkungan,” ujar Menteri Hanif.
 
Dalam kesempatan ini, Menteri Hanif juga mengingatkan pentingnya menjaga kualitas lingkungan Bali sebagai wajah Indonesia di mata dunia. “Konversi lahan wajib disudahi. Bali harus kita jaga sebaik-baiknya. Program gizi seperti MBG ini akan semakin kuat bila berjalan seiring dengan perlindungan lingkungan dan praktik ekonomi sirkular,” tegasnya.

Melalui pendekatan ini, Program Makan Bergizi Gratis tidak hanya meningkatkan kesehatan dan pemenuhan gizi masyarakat, tetapi juga menghadirkan solusi nyata dalam pengelolaan sampah, penguatan ekonomi lokal, serta pelestarian lingkungan. 

Sinergi gizi dan lingkungan ini diharapkan menjadi model pembangunan berkelanjutan yang sejalan dengan agenda nasional dalam mengatasi persoalan gizi, lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat. (H-2)