Jutaan Hektare Lahan Kritis Mendesak Diperbaiki

SEKITAR 24 juta lahan di Indonesia rusak atau dalam kondisi kritis. Kondisi tersebut mendesak diperbaiki guna menunjang keberlanjutan ekosistem hayati dan ketersediaan air. Upaya perbaikan lahan kritis itu dilakukan lewat penanaman dan ditargetkan rampung dalam kurun 15 tahun mendatang.

"Kami berusaha untuk menanam di seluruh lahan kritis. Namun, keterbatasan anggaran masih menjadi kendala utama," ungkap Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung, Hilman Nugroho, saat memantau persiapan pelaksanaan Hari Menanam Pohon Indonesia 2016, di Tuban, Jawa Timur, Minggu (27/11).

Hilman mengatakan, setiap tahunnya, anggaran yang dimiliki negara hanya mampu untuk memperbaiki dan menanami lahan kritis, maksimal sebesar 500 hektar. Dengan demikian, kata dia, dibutuhkan waktu setidaknya 48 tahun untuk dapat menyelesaikan masalah lahan kritis.

"Saat ini kami terus berusaha mencari terobosan-terobosan agar tidak perlu sampai 48 tahun, tapi 10--15 tahun ke depan lahan kritis bisa sepenuhnya diperbaiki," ungkap Hilman.

Meski setiap tahun jumlah lahan kritis menurun, hal tersebut masih jauh dari harapan guna menunjang infrastruktur dan kemajuan ekonomi. Berdasarkan data KLHK, jumlah lahan kritis di Indonesia pada 2005 berjumlah 30 juta hektar, angka tersebut menurun pada 2010 menjadi 27 juta hektar, dan terus berkurang hingga sekitar 24,3 juta hektar pada 2014.

Salah satu upaya yang dilakukan untuk mempercepat upaya perbaikan lahan kritis ialah melalui koperasi. Dengan koperasi, lebih banyak lahan kritis yang dapat diperbaiki dengan mengandalkan kerja sama antara masyarakat, pemilik lahan, petani, hingga pengusaha.

"Kami menerapkan sistem kerja sama koperasi di mana nantinya masyarakat dapat mengadopsi pohon," ungkap Presiden Koperasi Produsen Anugerah Bumi Hijau (Koprabuh), Yohanis Cianes Walean, di kesempatan yang sama.

Dengan melakukan kerja sama koperasi, pemerintah mengatakan diharapkan akan dapat memperluas upaya pemberdayaan Hutan Tanaman Rakyat dan Hutan Rakyat. Selain di Tuban, selanjutnya sistem tersebut juga akan diterapkan di beberapa wilayah. seperti Kalimantan Tengah, Lampung, dan Jambi.

"Kami berharap terus mendapat dukungan dari pemerintah. Jadi masyarakat pemilik lahan dapat merasakan dampak ekonomi dari hasil lahan sekaligus memperbaikinya," ungkap Yohanis. OL-2