Humas Implementasikan Inpres No 9/2015

KEMENTERIAN Komunikasi dan Informatika kembali menggelar Bimbingan Teknis Badan Koordinasi Kehumasan Se-Indonesia. Kegiatan yang dilaksanakan di Mataram, Nusa Tenggara Barat, kemarin, mengangkat  tema Diseminasi informasi dan peningkatan kualitas konten dalam implementasi Inpres No 9/2015.
 
Dengan dihadiri sekitar 60 peserta dari kalangan praktisi kehumasan, kegiatan yang berlangsung 30 September-1 Oktober itu dibuka Asisten Administrasi Umum dan Kesra Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat H Lalu Syafi'i. "Kami menyambut baik kegiatan ini," ujar Syafi'i.

Dedet Surya Nandika, Direktur Kemitraan Kementerian Komunikasi dan Informatika, yang juga Ketua Pelaksana Bakohumas, menjelaskan bimbingan teknis digelar untuk memberikan kompetensi yang lebih luas lagi kepada para juru bicara pemerintah agar lebih profesional. "Jangan sampai kesannya seperti dulu, humas hanya menjadi tempat bagi orang-orang buangan," ungkapnya.

Saat itu, lanjut Dedet, humas tidak bisa dikatakan lagi sebagai tempat buangan. Mereka ialah juru bicara bagi seluruh kementerian dan lembaga.

"Humas ialah orang yang paling terdepan dalam menyampaikan informasi. Karena itu, bimtek kali ini lebih spesifik, setelah Kementerian Komunikasi dan Informatika mendapat amanat dari Instruksi Presiden No 9/2015, untuk menyosialisasikannya," lanjutnya.

Narasi tunggal
Intinya, agar seluruh kebijakan dan informasi-informasi publik pemerintah, khususnya Nawa Cita reformasi mental, secara masif diketahui masyarakat. Dengan adanya inpres tersebut, masyarakat tidak akan lagi dibingungkan informasi yang terkadang simpang siur.

"Ada narasi tunggal yang dikeluarkan sehingga semuanya menjadi satu bahasa dalam menyampaikan informasi. Data untuk narasi tunggal ini seluruhnya berasal dari kementerian yang bersangkutan, dengan tujuan agar masyarakat tidak menjadi bingung saat menerima informasi," paparnya.

Salah satu contohnya ialah soal melemahnya rupiah. Adanya narasi tunggal, pemerintah bisa memberikan jawaban yang pas.

Indonesia, ungkap Dedet, termasuk yang siap jika dibandingkan dengan negara lain. Beberapa negara mengalami krisis, bahkan kolaps.

Ia menambahkan, implementasi Inpres No 9/2015 tersebut diharapkan sudah berjalan sejak September. Kementerian Komunikasi dan Informatika sudah membuat sejumlah paket dan program.

"Secara manual, kami sudah mengirim paket itu ke seluruh kementerian dan lembaga. Alhamdulillah, seluruhnya sudah diterima dengan baik," tegasnya.

Dalam kegiatan bimbingan teknis ini, peserta juga mendapat penjelasan  secara lebih luas tentang apa yang diamanatkan Inpres No 9/2015. Mereka juga mendapatkan pencerahan tentang dunia jurnalistik dengan hadirnya dua pembicara dari kalangan praktisi media massa, yakni Direktur Pemberitaan Media Indonesia Usman Kansong dan Kepala Divisi Pemberitaan Media Indonesia Abdul Khohar. (YR/N-25)