MKJP Tentukan Kesuksesan KB

PENGGUNAAN alat kontrasepsi pada program Keluarga Berencana (KB) di Indonesia bisa dibilang sudah tinggi. Namun disayangkan, akseptor yang di­­dominasi perempuan itu belum dilengkapi dengan pe­nge­tahuan yang cukup untuk membuat keputusan ber-KB berdasarkan penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP).

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) mencatat penggunaan MKJP menurun. Hasil survei demografi dan kesehatan Indonesia (SDKI) menunjukan, dari total peserta KB pada 2003 sebanyak 14,6% turun menjadi 10,9% pada 2007 dan kembali turun menjadi 10,6% pada 2012.

Rendahnya penggunaan MKJP menjadi penyebab stag-nasi angka kelahiran selama satu dekade terakhir. Stagnasi berangkat dari kondisi mayo­ritas peserta KB modern saat ini masih menggunakan alat kontrasepsi jangka pendek (non-MKJP), seperti pil dan suntik, yang rawan putus KB (drop out/DO).

Selain itu, angka kegagalan metode suntik saat ini masih cukup tinggi, yakni 6 per 100, yang artinya 6 dari 100 pengguna tetap mengalami ke­hamilan setelah mengguna­kan metode suntik. Jumlah pe­serta DO itu menyebabkan ter­jadinya kehamilan yang tidak diinginkan.

Secara umum, sekitar 27% pemakai kontrasepsi non-MKJP berhenti memakai alat kontrasepsi setelah satu tahun pakai. Tingkat putus pakai alat kontrasepsi tertinggi ialah pil 41%, kondom 31%, dan suntik 25%.

Kasus putus pakai itu menjadi salah satu faktor penyumbang kejadian kehamilan tidak diinginkan, aborsi, dan kematian ibu melahirkan di Indonesia. Karena itu, sudah saatnya peserta KB sekarang digiring untuk menjadi pengguna MKJP yang lebih efektif.

Project Director of ICMM (Improving Contraceptive Method Mix) Program Indonesia Yunita Wahyuningrum membenarkan perlunya intervensi agar ak­sep­tor merevitalisasi program KB mereka dengan meningkatkan ragam kontrasepsi.

“Kita mendukung upaya pemerintah untuk merevitalisasi program KB. Hal tersebut juga untuk menekan angka kemati­an dan meningkatkan kesehat­an ibu,” ucapnya di Jakarta, kemarin.

Menurut data awal ICMM, lebih dari separuh pasangan usia subur di Indonesia yang ingin membatasi kelahiran (tidak menambah jumlah anak) masih bergantung pada metode jangka pendek seperti pil dan suntik. Akibatnya, terjadi ketidaksesuaian antara metode yang dipakai dan tujuan kesuburan seseorang.

Intervensi
Untuk menyukseskan prog-ram KB, ICMM mengadvokasi pemerintah kabupaten agar lebih memprioritaskan prog-ram KB dan mengalokasikan anggaran yang memadai. Se-te­lah itu, menggerakkan masyarakat agar memahami KB itu sendiri. “ICMM juga meningkatkan pelatihan teknologi kontrasepsi terkini (contraceptive technology update/CTU) ba­gi para bidan agar mereka mampu memberi layanan berbagai metode KB.

Studi yang dilakukan ICMM menunjukkan secara keselu­ruh­an setelah diadakan advo­kasi, perempuan menikah di kabupaten yang diintervensi lebih mungkin (1,12 kali lebih tinggi di Jatim dan 1,31 kali lebih tinggi di NTB) menggunakan MKJP ketimbang di kabupaten kontrol yang tidak menunjukkan perubahan berarti. Kenaikan itu signifikan secara statistik, yang berarti perempuan di kabupa­ten ICMM lebih mungkin menggunakan MKJP setelah intervensi advokasi.

“Hasil program ICMM ini sungguh berarti. Hasil ini menunjukkan bahwa advokasi efektif untuk menggairahkan kembali program KB, meningkatkan ragam metode, dan memenuhi kebutuhan KB para wanita di seluruh Indonesia secara lebih menyeluruh,” pungkas Yunita. (*/H-1)