Sistem Penerimaan Murid Baru Harus Wujudkan Layanan Pendidikan yang Inklusif

LANGKAH penyempurnaan sistem penerimaan murid baru harus mampu mewujudkan peningkatan layanan pendidikan yang inklusif, demi membuka kesempatan belajar yang sama bagi setiap anak bangsa.

"Peningkatan layanan pendidikan yang lebih inklusif harus dipersiapkan dengan sebaik-baiknya. Tidak hanya mempermudah akses masuk pada masa penerimaan murid baru, lebih dari itu upaya untuk menjalankan proses pendidikannya juga harus dipersiapkan dengan baik," kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat dalam keterangan tertulisnya, Kamis (23/1).

Staf Ahli Bidang Regulasi dan Hubungan Antar Lembaga, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), Biyanto pada acara Kongres Pendidikan Nahdlatul Ulama di Jakarta, Rabu (22/1), mengungkapkan sistem penerimaan murid baru (SPMB) sedang dikaji di kementeriannya.

Baca juga : P2G Minta Pemerintah Tetap Pertahankan Empat Jalur Penerimaan PPDB

Sejumlah jalur penerimaan siswa rencananya akan diberlakukan, antara lain seperti jalur mutasi dan jalur anak guru, afirmasi untuk anak-anak kurang mampu dan disabilitas, jalur prestasi, dan domisili.

Persentase murid masuk sekolah melalui jalur afirmasi akan ditingkatkan, khususnya bagi calon siswa dari keluarga kurang mampu dan disabilitas. Menurut Lestari, upaya untuk mewujudkan layanan pendidikan yang lebih inklusif harus terus didorong, demi terpenuhinya hak setiap warga negara untuk mendapatkan pendidikan seperti yang diamanatkan konstitusi kita.

Rerie, sapaan akrab Lestari menegaskan, melalui pendidikan, upaya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan harkat dan martabat manusia, bisa diwujudkan.

Baca juga : Kemendikdasmen: Sistem PPDB dan UN Tunggu Pengumuman dari Mendikdasmen Abdul Mu’ti

Rerie yang juga anggota Komisi X DPR RI dari Dapil II Jawa Tengah itu, sangat berharap, penyempurnaan sistem penerimaan murid pada tahun ajaran baru, dapat direalisasikan.

Sehingga, tambah Rerie, sejumlah kendala yang dihadapi masyarakat untuk mendapatkan hak atas layanan pendidikan yang layak, dapat segera diatasi.

Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu sangat berharap para pemangku kepentingan di tingkat pusat dan daerah dapat membangun kolaborasi yang kuat, demi mewujudkan layanan pendidikan yang inklusif dan merata bagi setiap anak bangsa. (Z-9)