Mendikbud Pangkas Biaya Perjalanan Dinas

ANGGARAN pendidikan di bebe­rapa subsektor Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Ke­mendikbud) sekitar Rp7 tri­liun lebih akan dialihkan untuk program-program prioritas.

Hal itu diungkapkan Mendikbud Muha­djir Effendy seusai bertemu Presiden Jo­ko Widodo di Istana Presiden, Jakarta, ke­marin. Pengalih­an mata anggaran yang paling besar berada pada item perjalanan dinas dan juga kegiatan-kegiatan penunjangnya.

“Anggaran perjalanan dinas dan kegiatan penunjang lainnya itu kita rampingkan dan dialihkan ke program-program prioritas, termasuk pembenahan infrastruktur di sekolah-sekolah,” kata Muhadjir.

Dari total anggaran Rp39 triliun, jelasnya, akan dipotong Rp5 triliun. Terutama dari perjalanan dinas, dari Rp7 triliun lebih tinggal sekitar Rp3 triliun. Jadi ada sekitar Rp 4 triliun yang bisa di­hemat karena hal tersebut sebenarnya bukan perjalanan dinas pejabat, melainkan per­jalanan dinas akibat efek dari kegiatan-kegiatan penunjang di Kemendikbud.

Hal lain yang akan terkena dampak pengalihan anggaran ialah dana biaya penataran guru yang juga dipotong. Muhadjir menghapus program penataran guru. “Itu semua guru yang ditatar diundang itu kan dapat SPJ, uang perjalanan dinas. Karena penatarannya kita hapus, otomatis uang perjalanan dinasnya bisa susut.”

Dalam pertemuan dengan Presiden Jo­­kowi, Muhadjir juga melaporkan berba­gai langkah yang tengah diambil sejak ia menggantikan Anies Baswedan sebagai men­dikbud.

Beberapa yang utama terkait dengan pendistribusian Kartu Indonesia Pin­tar (KIP), penajaman program pendi­dik­an vo­kasi, penataan organisasi di Kemendikbud, dan rehabilitasi sekolah.

Soal KIP disebutkan bahwa saat ini sekitar 63% yang sudah di sekolah. “Jadi KIP itu indikatornya ialah kartu sudah sampai di sekolah, kemudian dipakai di dalam data pokok pendidikan yang sudah dikirim ke Ja­karta,” ujar Muhadjir.

Ia menambahkan, 11 juta KIP sudah ter­sebar di seluruh Indonesia dan pihak bank yang mengelola dana KIP masih melakukan verifikasi untuk pencairan.

Beasiswa dan vokasi
Di bidang pendidikan tinggi, dalam ra­pat kerja antara Kemenristek Dikti dan Komisi X DPR di Senayan tadi ma­lam dibahas tentang pemanfaatan pe­nambahan anggaran sebesar Rp350 mi­liar pada RAPBN 2017.

Kemenristek Dik­ti diharapkan dapat memaksimalkan peran dalam meningkatkan kualitas pendidik­an tinggi, terutama untuk pemberian bea­siswa dan program vokasi. Total dana yang dialokasikan pemerintah di 2017 bagi Kemenristek Dikti mencapai Rp39,7 triliun.

“Penambahan anggaran diharapkan di­manfaatkan dengan baik dan jelas. Ber­bagai program yang dijalankan harus ada indikator keberhasilannya,” ujar anggota Komisi X DPR, Marlinda.

Selain itu, penambahan anggaran juga harus dapat membawa peningkatan rang-king internasional universitas-universitas di Indonesia. Sampai saat ini, peringkat internasional PTN-PTN Indonesia masih jauh di bawah negara-negara tetangga seperti Malaysia dan Thailand.

“Misalnya program World Class Profes­sor, ini harus dijelaskan seperti apa ber­jalannya karena sangat diharapkan bisa meningkatkan rangking universitas,” ung­kap Marlinda. (Bay/H-1)