MenLH Minta Pemda Berani Tindak Pelanggaran Lingkungan

MENTERI Lingkungan Hidup RI, Hanif Faisol Nurofiq meminta pemerintah daerah berani menindak praktek penyimpangan dan pelanggaran lingkungan yang terjadi di wilayah masing-masing. 

Hal ini dikemukakan Menteri LH saat memimpin rakor pengelolaan sampah di Kalimantan Selatan beberapa waktu lalu. "Daerah harus berani melakukan penindakan pelanggaran lingkungan di daerah. Kementerian LH akan membackup dan mendukung," tegas Hanif.

Menurutnya saat ini upaya penaatan, pengawasan dan penegakan lingkungan di daerah masih lemah. Karena itu perlu peningkatan kinerja PPNS di daerah. "Perlu mandat dan menambah kewenangan daerah, sehingga berani menangani pelanggaran lingkungan bahkan masuk ke sektor tambang dan perkebunan sesuai kewenangan yang diatur dalam UU 32 tentang Lingkungan Hidup," kata Hanif.

Baca juga : MenLH Tindak 309 TPA Open Dumping di Indonesia

Pihaknya juga akan mencoba berkoordinasi terkait penambahan formasi PPNS di daerah. 

MenLH juga mengapresiasi kinerja Polda Kalsel yang berhasil menindak aksi pembuangan limbah medis rumah sakit secara ilegal (TPA ilegal) di wilayah Kabupaten Banjar. Limbah medis yang masuk kategori limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) tersebut berasal dari sejumlah rumah sakit di Provinsi Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah.

Lebih jauh MenLH berharap para kepala daerah terpilih hasil Pilkada serentak Gubernur, Bupati dan Walikota punya komitmen kuat dalam pembangunan sektor lingkungan. Plt Gubernur Kalsel, Muhidin, Minggu (1/12) mengatakan masalah kualitas lingkungan (IKLH) yang masih rendah, termasuk persoalan sampah akan menjadi prioritas Pemprov Kalsel. 

"Segera kami akan mengumpulkan semua kepala daerah di Kalsel untuk mencari solusi untuk mengatasi masalah persampahan ini. Kita akan bekerjasama dengan Kementerian LH," ucapnya. (H-2)