BKKBN Pantau Penurunan Angka Stunting di Sejumlah Daerah

BADAN Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) terus memonitor penurunan angka stunting di sejumlah daerah. Berkunjung ke Kota Palopo, Sulawesi Selatan, Kepala BKKBN Dokter Hasto mengapresiasi upaya Kota Palopo yang berhasil menurunkan angka prevalensi stunting hingga 1,9 persen. Angka tersebut mengalahkan kota-kota besar di pulau Jawa. 

"September 2023 kasus stunting nya 228, setelah itu digerakkan dengan Bapak Asuh anak Stunting (BAAS). Ini luar biasa karena baru di Palopo ini semua anak stunting dibagi habis. TNI, POLRI, PNS, gotong-royong. Itu kekuatan yang besar," kata dokter Hasto melalui keterangannya yang dikutip di Jakarta, Kamis (13/6).

Kunjungan Dokter Hasto ke Palopo dalam rangka menghadiri kegiatan 'Kick off Intervensi Serentak Pencegahan Stunting' di Posyandu Nuri, Kelurahan Penggoli, Kecamatan Wara Utara. Turu hadir didampingi Direktur Bina Pelayanan KB Wilayah Khusus BKKBN, Fajar Fidawati, MKM, serta jajaran BKKBN Pusat dan Perwakilan BKKBN Sulawesi Selatan.

Baca juga : Atur Jarak Kelahiran Anak, BKKBN Gelar Pelayanan KB Serentak

Kota yang memiliki slogan 'Kota Idaman' tersebut, dalam waktu singkat dapat menurunkan angka stunting yang saat ini tinggal 78 kasus. 

Pada kesempatan tersebut, Dokter Hasto mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada Walikota, Ketua TP PKK, Sekda, jajaran Forkompinda, para kader, posyandu, para Tim Penggerak Keluarga, bidan, Penyuluh KB, PKK, Babinsa, Babinkamtibmas. 

"Semua ikut bergerak untuk membagi makanan untuk masyarakat risiko stunting," tukasnya.

Baca juga : BKKBN Tempuh Berbagai Cara untuk Turunkan Angka Stunting

Dokter Hasto menyebut tidak sulit untuk mencegah lahirnya stunting baru di Palopo. Dari jumlah 190.000 penduduk, menurut Pendataan Keluarga BKKBN, setiap tahun rata-rata ada sekitar 3.520 orang hamil. 

"Setiap bulan kira-kira ada 250 lebih orang hamil, per harinya tidak sampai 10 kehamilan baru. Dari situ Tim Pendamping Keluarga (TPK)  bersiap mengukur panjang badan bayi baru lahir. Kurang dari 48cm berarti risiko stunting (harus diintervensi)," papar dokter Hasto.

Ia juga menekankan pentingnya pre konsepsi terhadap para calon pengantin, "Periksa lingkar lengan, HB itu sangat murah sekali, 100 ribu semua sudah diperiksa," kata dokter Hasto. Bahkan menariknya, Palopo menggratiskan semua pemeriksaan pra nikah di puskesmas.

Baca juga : BKKBN Perkuat Kemitraan Program Bangga Kencana dan Stunting

"Untuk laki-laki, persiapannya 75 hari sebelum menikah, mengurangi rokok, mengurangi alkohol, karena keduanya bersifat toxic (bagi kualitas sperma). Harapan kami untuk mencegah stunting baru, itu yang harus dilakukan," jelas dokter Hasto.

Pj. Wali Kota Palopo, Asrul Sani menyebutkan jumlah Keluarga Risiko Stunting (KRS) di Palopo sebanyak 6.178 keluarga, dan sudah dilakukan intervensi maupun pendampingan oleh TPK terhadap 4.348 keluarga.

"Di kota kami bahkan sudah ada 12 kelurahan yang zero stunting. Ini berkat kolaborasi, baik itu unsur Forkompinda, unsur pemda, perguruan tinggi, instansi swasta. Karena ini menyangkut masa depan bangsa kita," kata Asrul.

Baca juga : BKKBN Ungkap Alasan Angka Stunting 2023 Hanya Turun 0,1%

Sekda Palopo, Firmanza melaporkan bahwa intervensi serentak penurunan stunting di Palopo menyasar sejumlah 12.537 balita, yang dijadwalkan berlangsung pada 1-25 Juni 2024 di 154 posyandu. Diketahui, sampai tanggal 8 Juni 2024, kegiatan ini telah dilaksanakan di 41 posyandu, menyasar 2.804 anak (22,3 persen).

"Telah dilaksanakan pendataan ibu hamil, calon pengantin, dan balita. Selain itu juga dilakukan pendampingan dan layanan kesehatan terhadap ibu hamil, catin, dan balita di posyandu," ujar Firmanza.

Terkait pengukuran, juga dilakukan pendataan dan standarisasi ulang alat antropometri yang ada di Posyandu. Hasil penimbangan ini kemudian dimasukkan ke dalam sistem informasi EPPGBM pada hari pelaksanaan kegiatan. 

Tidak lupa pula dilakukan monitoring rutin selama pelaksanaannya. Hal ini didukung penuh oleh alokasi anggaran sebesar Rp 33 miliar pada 2024 yang tersebar di 12 perangkat daerah. 

"Pemerintah Kota Palopo berkomitmen penuh dalam mencegah dan menanggulangi stunting dalam rangka mempersiapkan Sumber Daya Manusia  berkualitas, guna mencapai puncak bonus demografi pada tahun 2030. Semoga kemitraan ini dapat diperkuat untuk menuju Palopo bebas stunting," pungkas Firmanza. (Z-8)