Masa Depan Anak Perlu Dibahas dalam Debat Capres Terakhir

DEBAT calon presiden (capres) terakhir sangat relevan dengan permasalahan anak. Namun, isu tentang anak sering diabaikan dalam konstelasi politik. Padahal jumlah pemilih pemula dengan kategori orang muda mencapai 31,23%.

Periode pembangunan lima tahun ke depan sangat strategis sebagai tahap awal pembangunan jangka panjang kedua periode 2025-2045. Pembangunan perlindungan dan kesejahteraan anak pada periode pembangunan menengah pertama 2025-2029 akan sangat berat.

Hal itu disebut karena ada tantangan ganda. Pertama, beberapa permasalahan yang belum tuntas seperti stunting, kematian anak, kekerasan pada anak, perkawinan anak, pekerja anak, dan dampak dari covid-19 seperti munculnya kembali polio dan campak. Kedua, disrupsi global seperti krisis iklim dan kemajuan teknologi informasi mulai berdampak pada anak seperti kesehatan anak, kesehatan mental anak, dan kekerasan dalam ranah daring.

Baca juga : 2.572 Dispensasi Perkawinan Anak di Sulawesi Selatan Disetujui Pengadilan

Interim Chief of Advocacy, Campaign, Communication Save the Children Indonesia Tata Sudrajat menilai tantangan tersebut bisa mengancam kesejahteraan anak. "Kedua tantangan tersebut mengancam kesejahteraan anak dan berpotensi menimbulkan masalah perlindungan anak. Oleh karena itu kami mendorong kepada presiden dan wakil presiden yang nanti terpilih agar memproritaskan dan memperkuat program kesejahteraan dan perlindungan anak agar well-being dan resiliensi anak terbangun dalam menghadapi berbagai tantangan," kata Tata, Minggu (4/2).

Dalam hal kekerasan dalam ranah daring, menurut ChildFund di 2022, sekitar 5 dari 10 anak dan remaja telah menjadi pelaku perundungan secara daring dalam 3 bulan terakhir saat penelitian dilakukan. Sedangkan yang menjadi korban 6 dari 10 anak.

Anak laki-laki dan perempuan sama-sama berisiko menjadi korban perundungan secara daring. Jumlahnya sekitar 34,9% setara dengan 15,5 juta remaja memiliki satu masalah kesehatan mental dan 5,5% atau 2,45 juta remaja memiliki gangguan mental dalam 12 bulan terakhir. "Seluruh upaya dalam memastikan kesejahteraan sosial dan pembangunan sumber daya manusia di Indonesia harus mengedepankan prinsip pemenuhan hak yaitu kepentingan terbaik bagi anak, tumbuh kembang anak, nondiskriminasi, dan menghargai pendapat anak," ungkapnya.

Baca juga : Pemberian Air Putih Berlebihan Bisa Sebabkan Anak Stunting

Dari sisi kesehatan, penanganan kematian anak akibat penyakit yang dapat diatasi, peningkatan layanan kesehatan mental, dan mitigasi terhadap masalah kesehatan baru yang mengancam. Akses anak ke BPJS juga masih merupakan tantangan. (Z-2)