Menkes Mengaku Kerepotan Gara-Gara Kartu BPJS Palsu

MENTERI Kesehatan Nila Djuwita F Moeloek menanggapi peredaran kartu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan palsu. Menurutnya, kemunculan kasus ini menambah masalah baru di dunia kesehatan.

"Kartu itu yang keluarkan BPJS dan kami yang repotnya karena tidak bisa dipakai. Kami sebagai pelayanan kesehatan harus tolong masyarakat. Tentu kartu ini jadi maslaah," kata Menkes di kantor Kemenko PMK, Selasa (26/7)

Menteri Nila telah menghubungi Direktur Utama BPJS Fahmi Idris terkait kemunculan kartu BPJS palsu. BPJS diminta segera memperbaiki masalah itu.

"Sudah langsung kontak by email ke Pak Fahmi (Direktur Utama BPJS) dan kita kemarin sudah ketemu. Itu kan masalah uang, masalah iuran, harus diperbaiki," ujar Menkes.

Dalam berita sebelumnya, kartu palsu alias bodong BPJS Kesehatan beredar di Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Nomor identitas pemilik kartu tidak terdata di BPJS.

Polres Cimahi pun telah menetapkan satu orang tersangka berinisial AS. Tersangka diduga sebagai orang yang membuat kartu BPJS bodong itu. Tersangka mengatasnamakan yayasan Rumah Peduli Dhuafa.

"Menurut informasi sudah beroperasi sejak Juli 2015. Kami akan cek juga legalitasnya. Yayasan itu bergerak di bidang perbantuan kesehatan dan pendidikan," kata Kepala Polres Cimahi AKBP Ade Ary Syam.

Modus yang dilakukan tersangka yakni menawarkan pada masyarakat untuk dibuatkan kartu BPJS Kesehatan dengan biaya Rp100 ribu. Korban pun dijanjikan tidak perlu membayar uang iuran BPJS Kesehatan per bulan.

Hasil pemeriksaan sementara, tersangka AS sudah mendaftarkan 810 kepala keluarga. Sementara, pemegang kartu BPJS Kesehatan palsu itu sudah 175 KK.

"Sebanyak 175 KK sudah menerima kartu BPJS palsu ini. Dia (tersangka) yang mencetak. Nanti, kami akan mendalami siapa saja yang membantu menawarkan dan mencari warga yang membuat kartu itu," kata Ade.

"Masih ada empat desa yang diduga masyarakatnya menjadi korban. Kami juga akan koordinasikan dengan pihak BPJS Kesehatan Kabupaten Bandung Barat dan Cimahi," imbuh dia. (MTVN/OL-3)