SEBAGAI universitas yang menyandang nama besar Pancasila, Universitas Pancasila memiliki tanggung jawab moral untuk senantiasa mengembangkan wacana pembumian nilai-nilai Pancasila di semua kalangan masyarakat.
Wacana pembumian dan aktualisasi nilai akan menumbuhkan pemahaman yang pada gilirannya terefleksi dalam prilaku keseharian.
Pernyataan tersebut disampaikan Rektor Universitas Pancasila (UP), Prof. Dr. Edie Toet Hendratno, SH, M.Si pada sambutannya di acara diskusi bulanan Monthly Luncheon Talk yang diselenggarakan oleh Pusat Studi Pancasila (PSP), UP, pada Kamis (16/2).
Dalam keterangannya, Direktur Eksekutif PSP, Dr. Darmansjah Djumala, MA, mengatakan Monthly Luncheon Talk adalah forum bulanan yang diadakan secara rutin oleh PSP sebagai ajang tukar pikiran dan informasi terkait ikhtiar pembumian dan aktualisasi nilai-nilai Pancasila.
Untuk sesi Februari 2023, PSP mengundang sebagai pembicara Dr. Hassan Wirayuda, Menteri Luar Negeri (Menlu) 2001-2009, yang mengangkat tema “Hak Kemerdekaan dan Demokrasi”.
Dalam forum diskusi yang dihadiri oleh para wakil rektor, dekan dan civitas akademica Universitas Pancasila, Dr. Hassan Wirayuda menguraikan perjalanan dan perjuangan diplomasi Indonesia di awal-awal Kemerdekaan Indonesia.
Baca juga: Binus University Ikut Andil 'Workshop Design Thinking' Tingkat ASEAN
Diungkapkan Dr. Hassan, perjuangan diplomasi Indonesia di awal kemerdekaan difokuskan pada pengakuan oleh negara anggota PBB.
“Saat itu tatanan dunia masih kental diwarnai oleh kolonialisme dan persaingan ideologis Perang Dingin. Kemerdekaan negeri jajahan hanya diakui jika ada persetujuan, aggreement, antara negeri terjajah dan negara penjajah. Tapi para founding fathers kita justru menyatakan kemerdekaan secara sepihak,” kata Hassan dalam keterangan pers, Jumat (17/2)..
Pernyataan kemerdekaan secara sepihak itu, dalam pandanganHassan, adalah sikap pemberontakan pemimpin Indonesia tidak saja terhadap pemerintah kolonial, tetapi juga terhadap tatanan dunia dan hukum internasional saat itu.
“Pemimpin Indonesia melangkah lebih dulu dari PBB dengan berani menyatakan bahwa merdeka itu adalah “hak segala bangsa”. Indonesia merebut kemerdekaannya tanpa menunggu “agreement” atau persetujuan negara kolonial,” tegas Hassan.
Hak kemerdekaan (right to independence) yang menjadi argument para pemimpin Indonesia dulu sebenarnya adalah manifestasi nilai-nilai demokrasi juga.
"Sebab, demokrasi mengakui hak individu untuk bebas menyatakan sikap dan bersuara. Jadi manakala sebuah bangsa menyatakan kemerdekaannya itu adalah refleksi demokrasi, yaitu hak untuk untuk menyatakan pendapat dan bersuara terhadap negara penjajah, dan bahkan terhadap dunia dan PBB," paparnya.
Monthly Luncheon Talk adalah program yang dilansir oleh Djumala sebagai Direktur Eksekutif PSP yang baru.
Program ini dimaksudkan sebagai forum diskusi untuk mempertukarkan ide, gagasan dan pemikiran terkait isu-isu kenegaraan, terutama tentang Pancasila.
Diselenggarakan satu bulan sekali, forum ini diisi dengan paparan substantif oleh tokoh-tokoh terpilih dengan expertise tertentu.
Dengan adanya forum diskusi yang diadakan secara reguler ini diharapkan para civitas academica Univrsitas Pancasila dapat memperoleh ide dan gagasan dalam membumikan dan mengaktualisasikan Pancasila baik di lingkungan kehidupan kampus maupun masyarakat. (RO/OL-09)
