Senin 06 Juni 2016, 10:31 WIB

BHP Billiton Selidik Kerusakan Tambang di Kalteng

Fario Untung | Humaniora
BHP Billiton Selidik Kerusakan Tambang di Kalteng

youtube

 

KERUSAKAN akibat tambang milik perusahaan BHP Billiton di Kalimantan Tengah disebut telah mencemarkan lingkungan sekitar dan merugikan masyarakatnya. Pasalnya, dua kolam pengendapan di Tambang Haju yang dikelola PT Lahai Coal milik PT IndoMet Coal (IMC) jebol dan air asam tambang mengalir ke badan air umum sejak beberapa hari lalu.

Presiden Direktur BHP Billiton Indonesia Imelda Adhisaputra melalui keterangan resminya di Jakarta, Senin (6/6) mengaku terkejut akan informasi tersebut.

Oleh sebab itu, pihaknya akan bergerak cepat untuk menyelidiki jebolnya kolam pengendapan tersebut yang terjadi ketika hujan deras melanda lokasi.

“Segera setelah kecoboran ini diidentifikasi, IMC langsung menerapkan tindakan-tindakan yang diperlukan untuk mencegah dampak lebih lanjut dari peristiwa tersebut. IMC telah melaporkan kejadian ini kepada Badan Lingkungan Hidup setempat dan terus menerapkan tindakan-tindakan yang sesuai dengan ketentuan Water Management Plan perusahaan,” kata Imelda.

Jebolnya kolam pengendapan tersebut mengakibatkan banjir limbah limpasan air asam tambang yang mencemari Sungai Beriwit di Murung Raya yang adalah sumber air utama bagi masyarakat setempat.

Belum adanya respon dan penanganan segera dari pihak perusahaan atas jebolnya dua kolam tersebut menyebabkan keresahan masyarakat Kecamatan Laung Tuhup, Kabupaten Murung Raya, Kalimantan Tengah, yang teraliri sungai tersebut.

Sementara itu, Kepala Departemen Kajian dan Penggalangan Sumber Daya Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Khalisah Khalid mengatakan BHP harus bertanggung jawab atas peristiwa tersebut. Pemerintah harus mempertimbangkan untuk memberikan sanksi administrasi, bahkan bila perlu mencabut izin usaha.

Dia pun menambahkan, selain cabut izin, Pemerintah juga harus meminta tanggung jawab mereka untuk memulihkan kawasan yang sudah tercemar.

“Jangan sampai mereka tidak peduli dengan hal tersebut mengingat dampaknya sangat besar bagi lingkungan,” kata Khalisah.

Khalisah menegaskan, bencana kebocoran tersebut akibat adanya standar ganda soal lingkungan yang kerap dilakukan oleh perusahaan-perusahaan transnasional semacam BHP Billiton. Di luar negeri, mereka memiliki standar tinggi dalam lingkungan. Sementara di Indonesia, mereka memiliki standar rendah.

Dia meminta pemerintah Indonesia segera bertindak cepat. Rencana BHP Billiton hengkang dari Indonesia tidak bisa serta merta menggugurkan kewajiban BHP Billiton.

“Pemerintah harus bertindak cepat. Mereka tidak boleh hengkang sebelum mempertanggungjawabkan kejadian ini," pungkasnya. (OL-3)

Baca Juga

Antara

Raja Ampat dan Merangin Diusulkan jadi Unesco Global Geopark

👤M Iqbal Al Machmudi 🕔Rabu 20 Oktober 2021, 14:05 WIB
INDONESIA berencana mengusulkan geopark Raja Ampat di Papua Barat dan Geopark Merangin di Jambi sebagai Unesco Global Geopark...
Ist/Youtube

Saat Pandemi Kesadaran Asuransi Naik, Prinsip Dasar Asuransi Perlu Dipahami

👤mediaindonesia.com 🕔Rabu 20 Oktober 2021, 13:17 WIB
Ribuan korban jiwa melayang akibat pandemi Covid-19 telah memaksa masyarakat kembali mengkaji ulang cara pandang mereka terhadap...
MI/ADI KRISTIADI

Kemendikbud-Ristek Terus Berupaya Atasi Kedaruratan Guru

👤M. Iqbal Al Machmudi 🕔Rabu 20 Oktober 2021, 12:57 WIB
Kemendikbud-Ristek memberikan afirmasi 100 persen pada 2 kategori yakni guru honorer yang memiliki sertifikat pendidik dan guru honorer...

E-Paper Media Indonesia

HALAMAN FOKUS EKSTRA 4 HALAMAN

Fokus Edisi

Rakyat Kalimantan Selatan Menggugat Gubernur

Sebanyak 53 warga terdampak bencana banjir dari sejumlah kabupaten dan kota di Kalimantan Selatan menggugat Gubernur Sahbirin Noor.

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

Top Tags

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya