Indonesia Fokus Dorong Pemberdayaan Perempuan Melalui G20 Empower

KEMENTERIAN Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) bersama dengan XL Axiata dan Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI) menjadi focal point dalam mempromosikan pentingnya kepemimpinan perempuan dalam dunia usaha melalui G20 EMPOWER. 

Plt. Deputi Bidang Partisipasi Masyarakat KemenPPPA, Indra Gunawan, menyatakan G20 EMPOWER merupakan upaya perwujudan keterwakilan perempuan di level pengambilan keputusan, baik itu di sektor swasta maupun publik. 

Baca juga: Merayakan Sejarah Melalui Kuliner di 1928

Hal ini sejalan dengan salah satu fokus KemenPPPA, yaitu mendorong pemberdayaan pelaku usaha perempuan untuk terus berperan aktif, termasuk menjadi mitra KemenPPPA. 

“Dengan keterwakilan perempuan dalam pengambilan keputusan dan keberpihakan atas kebijakan-kebijakan perusahaan, diharapkan posisi dan peran perempuan dapat semakin terlindungi dan terfasilitasi. Upaya-upaya untuk peningkatkan pemberdayaan perempuan dan keterwakilan perempuan ini juga dapat semakin ditingkatkan dengan kolaborasi antara pemerintah dan swasta,” ujar Indra, dalam keterangan resmi, Jumat (11/3).

Chair G20 EMPOWER, Yessie D. Yosetya mengatakan, Indonesia saat ini dihadapkan dengan begitu banyak situasi dan paradigma yang yang tidak proporsional bagi perempuan, baik itu di sektor swasta maupun publik. 

“Secara global, memang terjadi peningkatan setiap tahunnya untuk keterwakilan perempuan pada level pengambil keputusan di sektor swasta maupun publik, tetapi belum cukup memberdayakan perempuan. Untuk itulah, kita memerlukan indikator, perencanaan, hingga aktivitas terukur yang bisa mendorong percepatan keberhasilan pemberdayaan perempuan,” tutur Yessie.

Terdapat lima indikator pengukur KPI (Key Performance Indicator) KPI yang telah ditetapkan pada G20 EMPOWER, yaitu pembagian peran yang seimbang antara laki-laki dan perempuan dalam dunia kerja di semua level, persentase perempuan yang dipromosikan dalam posisi tertentu, total kesenjangan renumerasi upah/gaji (gender pay-gap), persentase perempuan dalam jajaran Direksi perusahaan, dan persentase perempuan terkait pekerjaan teknis (terutama dalam isu sains, teknologi, teknis, dan matematika serta male dominated industries). 

Kelima indikator ini ditargetkan dapat tercapai 100% di seluruh negara anggota G20 pada tahun 2025 yang akan datang.

“G20 EMPOWER 2022 di bawah presidensi Indonesia akan fokus pada implementasi dari indikator yang telah ditentukan, diharapkan baseline data ini membawa kesadaran pada kondisi pemberdayaan perempuan baik di sektor swasta maupun publik, serta mendorong percepatan kemajuan kesetaraan gender,” ungkap Yessie. 

Seluruh rekomendasi yang dihasilkan dari G20 EMPOWER nantinya diharapkan dapat menghasilkan implementasi terbaik yang diberlakukan di sektor swasta dan publik. 

Lebih jauh, memudahkan negara anggota G20 untuk memonitor implementasi KPI tersebut serta mendorong percepatan pencapaian target agar semakin banyak perempuan yang memiliki peran strategis sebagai pengambil keputusan. 

Pertemuan pleno pertama ini akan membahas tiga poin yaitu, pertama, sejumlah praktik, pembelajaran, tingkat penerimaan, hingga tantangan yang dialami dalam implementasi indikator KPI. 

Kedua, menetapkan dan menyepakati implementasi ke depannya untuk mencapai target yang telah ditentukan pada 2025. Ketiga, mengidentifikasi bentuk dukungan yang dibutuhkan dari pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya untuk mewujudkan tercapainya KPI yang telah ditetapkan bersama. 

Agenda pertemuan pleno G20 EMPOWER selanjutnya akan digelar secara bertahap pada Mei 2022 untuk agenda pleno kedua dan pada Juli 2022 untuk agenda pleno ketiga. (OL-6)