PENERAPAN syarat kartu vaksinasi sebagai ketentuan memasuki fasilitas publik ditujukan untuk perlindungan. Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Prof Wiku Adisasmito menyebut bahwa upaya itu sebagai bentuk kehati-hatian karena. masyarakat yang sudah divaksin memiliki perlindungan lebih dari risiko penularan.
"Pemerintah terus berupaya keras memperbaiki sistem operasional skrining kesehatan digital ini melalui kolaborasi antar kementerian dan lembaga agar upaya perlindungan kesehatan sekaligus ketepatan dan keamanan data dapat dicapai," kata Wiku dalam keterangannya Rabu (7/9).
Dia menambahkan penting untuk diketahui bahwa saat ini digitalisasi sektor informsi kesehatan masih dalam tahap transisi menuju 1 data. Setiap kekurangan yang ditemukan di lapangan akan menjadi masukan dan akan dievaluasi. Sehingga nantinya dapat berkembang lebih aman dan lebih baik. "Selain itu kolaborasi antar kementerian lembaga perlu dibangun dengan baik, sehingga transisi digital menuju 1 data ini dapat berjalan dengan efektif," pungkasnya.
Untuk menekan penyebaran covid-19, pemerintah bergerak cepat dengan mengantisipasi masuknya covid-19 9varian Mu ke Tanah Air dengan meningkatkan pengawasan di seluruh area pintu masuk ke Indonesia dari luar negeri.
“Pemerintah bergerak cepat dan tepat untuk mengantisipasi masuknya covid-19 varian Mu atau B.1.621. Semua ini dilakukan agar Indonesia tidak mengalami gelombang ketiga covid-19,” ujar Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate dalam siaran pers dikutip Selasa.(6/9)
Johnny memastikan bahwa pengawasan dilakukan di seluruh pintu masuk, seperti bandara dan pelabuhan. Pemeriksaan dilakukan kepada seluruh WNI atau WNA yang memiliki riwayat perjalanan ke negara dengan tingkat penyebaran Varian Mu tinggi, seperti Kolombia, Jepang, India, Hongkong, Ekuador.(H-1)
