Sejumlah Wilayah Masuki Musim Kemarau, KLHK Antisipasi Karhutla

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) bersama para pihak terus melakukan upaya-upaya pencegahan karhutla untuk mengantisipasi terjadinya karhutla pada puncak musim kemarau 2021 yang diperkirakan terjadi pada bulan Agustus hingga Oktober 2021.

Berdasarkan analisis perkembangan musim kemarau dasarian II Agustus 2021 dari BMKG sebanyak 85,38% wilayah Indonesia sudah masuk musim kemarau. Potensi terjadinya karhutla kategori menengah hingga tinggi, diprediksi berpeluang terjadi mulai bulan Agustus di Sumatera bagian tengah dan sebagian NTB dan NTT. Sedangkan untuk September-Oktober berpeluang terjadi di sebagian wilayah NTB dan NTT.

Baca juga: Ledakan Kasus Covid-19 di AS Jadi Peringatan Keras Bagi Indonesia

Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim, Laksmi Dhewanti dalam media briefing dengan rekan-rekan media secara daring dari Jakarta (30/8), mengungkapkan bencana karhutla juga terjadi di negara-negara Eropa dan Amerika pada tahun ini, seperti di Amerika Serikat dengan luas karhutla mencapai 3,5 juta ha, Rusia 1,5 juta ha, Kanada 580 ribu ha, Bolivia 150 ribu ha, Turki 95 ribu ha, Yunani 56,6 ribu ha, dan Italia 20 ribu ha. Indonesia sendiri sampai Bulan Juli 2021, luas karhutla berdasarkan perhitungan citra landsat adalah 105,7 ribu ha jauh dibawah tahun 2015 ketika karhutla di Indonesia mencakup luas areal 2,61 juta ha.

“Terjadinya karhutla diberbagai negara bisa kita refleksikan dan antisipasi, Indonesia sudah belajar banyak sejak masa sulit enam tahun lalu dan terus memperbaiki tata kelola penanggulangan karhutla dengan pencegahan yang bersinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI, POLRI, masyarakat dan sektor swasta,” jelas Laksmi dalam keterangannya, Selasa (31/8).

Sejak awal tahun provinsi rawan karhutla yang berada di Wilayah Sumatera dan Kalimantan telah melakukan penetapan siaga darurat seperti Riau 15 Februari – 31 Oktober 2021, Jambi 15 Maret – 31 Oktober 2021, Sumsel 9 Maret – 30 November 2021, Kalbar 18 Februari – 31 November 2021, Kalteng 12 Agustus – 31 Desember 2021 dan Kalimantan Selatan 1 Juni – 30 November 2021. Penatapan siaga darurat oleh pemerintah provinsi ini akan mempermudah upaya pencegahan karhutla.

Saat ini inovasi-inovasi, terobosan, langkah-langkah kebijakan pengendalian karhutla terus dilakukan oleh Pemerintah Indonesia utamanya agar terbentuk solusi permanen pengendalian karhutla, seperti yang diminta oleh Presiden Joko Widodo dalam setiap arahannya pada Rapat Koordinasi Nasional Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan di Istana Negara.

Tiga klaster utama strategi menuju solusi permanen pengendalian karhutla yang sedang ditempuh, yaitu klaster pertama berupa pengendalian operasional dalam sistem Satgas Patroli Terpadu di tingkat wilayah diperkuat dengan Masyarakat Peduli Api-Paralegal (MPA-P). Klaster kedua, berupa upaya penanggulangan karhutla berdasar analisis iklim dan rekayasa hari hujan melalui Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC). Dan klaster ketiga, dengan pembinaan tata kelola lanskap, khususnya dalam ketaatan pelaku/konsesi, praktik pertanian, dan penanganan lahan gambut, menjadi solusi permanen upaya pengendalian karhutla yang terus diperkuat oleh KLHK bekerjasama dengan para pihak terkait.

Baca juga: Presiden Tinjau Vaksinasi dan Resmikan Bendungan di Jawa Barat

Sampai dengan 27 Agustus 2021, Patroli Terpadu Pencegahan Karhutla dilaksanakan di wilayah rawan karhutla sebanyak 219 posko desa dengan menjangkau 621 desa di sekitar posko desa. Jumlah posko yang telah dilakukan Patroli Terpadu meliputi: Sumatera Utara 17 lokasi; Riau 55 lokasi, Kepulauan Riau 2 lokasi, Jambi 25 lokasi, Sumatera Selatan 34 lokasi; Kalimantan Barat 29 lokasi, Kalimantan Tengah 26 lokasi, Kalimantan Selatan 18 lokasi; dan Kalimantan Timur 13 lokasi.

Manggala Agni juga terus melaksanakan Patroli Mandiri dengan sasaran desa-desa rawan karhutla pada 704 posko desa. Wilayah yang sudah dilakukan Patroli Mandiri meliputi: Sumatera 298 desa; Kalimantan 320 desa; Sulawesi 40 desa; Maluku Papua 36 desa; dan Jabanusra 10 desa.

Tujuan patroli terpadu dan mandiri yang melibatkan partisipasi masyarakat MPA-P adalah agar terbangun sistem pengendalian karhutla di tingkat tapak yang melibatkan para pihak (masyarakat berkesadaran hukum, pemerintah daerah, TNI, POLRI, tokoh masyarakat, masyarakat paralegal), menurunnya intensitas kebakaran hutan dan lahan, dan sebagai langkah penguatan pola pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Laksmi menjelaskan telah mengaktifkan selama 24 jam sistem peringatan-deteksi dini karhutla melalui satelit yang bisa dipantau melalui website: sipongi.menlhk.go.id dan kamera CCTV thermal yang berada di 13 lokasi di Sumatra dan Kalimantan.

“Teknologi Modifikasi Cuaca juga masih dan telah dilaksanakan di Provinsi Riau, Kalimantan Barat, Sumatera Selatan, dan Jambi dengan total NaCl yang ditabur sebanyak 86 sortie atau 68,7 ton. Selain itu, upaya waterbombing dalam rangka membantu pemadaman darat di provinsi rawan karhutla juga telah dilakukan sebanyak 14.435 sortie dengan total 60 juta liter,” jelas Laksmi.

Selanjutnya analisis iklim dan rekayasa hari hujan melalui Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC) sebagai upaya pencegahan karhutla dengan tujuan membasahi kawasan gambut yang rawan karhutla, mencegah bencana asap, mengisi kanal-kanal, kolam retensi, dan embung untuk menekan potensi karhutla, juga secara paralel dikerjakan KLHK dan pihak-pihak terkait.

Upaya lain yang mulai di lakukan sejak 2020 yaitu pembentukan Masyarakat Peduli Api Paralegal yang merupakan kerjasama KLHK, BNPB, TNI, POLRI, Manggala Agni, MPA, aparatur desa, tokoh masyarakat, masyarakat berkesadaran hukum dengan total kelompok yang sudah dibentuk sebanyak 40 kelompok di tujuh provinsi rawan karhutla.

Direktur Jenderal Penegakan Hukum Rasio Ridho Sani mengungkapkan dari 134 lokasi yang ada indikasi hotspot telah dicari pengelolanya, dikirimkan surat peringatan dan terus dilakukan monitoring hotspot yang terpantau dari sistem intelejen Ditjen Gakkum.

“Sampai dengan saat ini ada 20 perusahaan yang masih dilakukan proses hukum perdata dengan rincian 1 perkara sudah inkracht-selesai, 10 perkara inkracht, 5 perkara upaya hukum, dan 4 perkara persidangan,” jelas Rasio. (H-3)