PEMERINTAH dinilai baru fokus melakukan pengawasan persiapan pembelajaran tatap muka (PTM) di wilayah Indonesia bagian barat saja. Salah satunya terlihat dari pengawasan yang dilakukan oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) pada 2021 yang hanya mencakup 7 provinsi, yakni DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten, Kepulauan Riau dan Kalimantan Barat.
Namun demikian, Kepala bidang Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus Dinas Pendidikan Perpustakaan dan Arsip Provinsi Papua Laorens Wantik mengungkapkan, sejauh ini pun uji coba PTM di Indonesia Timur telah mengikuti aturan dari pemerintah.
"Sekolah-sekolah mulai dari SD sampai SMA sebagian besar daerah hijau sudah melakukan PTM. Tapi pengalaman yang dilakukan tiap sekolah itu berbeda-beda, dan kami tetap mengikuti format terbaik yang dibuat oleh sekolah dan pemerintah pusat," kata Laorens dalam FGD Media Indonesia bertajuk PTM 2021: Kesehatan dan Keselamatan Wilayah Timur Indonesia yang dilaksanakan secara daring, Jumat (11/6).
Adapun, ia menyatakan, berdasarkan evaluasi selama pengawasan, Laorens menegaskan bahwa terdapat empat komponen yang harus bekerjasama dalam mendukung kesuksesan PTM.
"Di sini kami bagi empat kelompok. Yang pertama adalah terkait dengan guru, siswa, masyarakat, dan orang tua," ungkapnya.
"Nah, dalam pelaksanaan, empat kelompok yang kami sebut ini harus bekerja sama untuk menjalankan menjaga sama-sama situasi ketika 2 Juli kita melaksanakan PTM berarti keempat komponen harus siapkan itu. Kepala dinas Papua sudah mengimbau untuk keempat kelompok ini harus bisa berjalan bersamaan," beber Laorens.
Pada kesempatan tersebut, Wakil Sekretaris Umum DPD PGRI Maluku Eduard Luturmas Mengungkapkan, dalam pembukaan sekolah perlu penelitan yang lebih komperhensif untuk menjamin keselamatan murid, guru, dan masyarakat. Ia menilai jangan sampai keputusan pelaksanaan PTM menjadi langkah gegabah yang justru bisa mencederai hak kesehatan generasi bangsa.
Baca juga : Keselamatan Siswa Jadi Pertimbangan Memulai Sekolah Tatap Muka
"Yang penting adalah kesehatan dan keselamatan. Apalah artinya kita ingin meningkatkan mutu pendidikan kita tapi kemudian risiko dari situ adalah risiko kesehatan dan keselamatan generasi kita yang disebabkan karena persiapan kita belum mendalam," bebernya.
Eduard bahkan menyatakan bahwa dirinya sangsi penerapan protokol kesehatan secara ketat mampu menekan laju penularan covid-19 di sekolah.
"Apakah memang benar peralatan protokol kesehatan seperti masker, thermogun, yang digunakan di sekolah bisa menjamin keselamatan anak-anak kita?" tanyanya.
Menjawab ketidakyakinan Eduard atas keamanan PTM di masa covid-19, Executive Director of Institute of Resources Governance and Social Change (IRGSC), Dominggus Elcid Li mengungkapkan, dirinya telah membuat penelitian terkait kegiatan surveilans di sekolah. Penelitian tersebut dilakukan di 8 SMA di Kupang dalam kurun waktu satu bulan.
Penelitian tersebut yakni pengecekan PCR pada 320 siswa dan guru di sekolah yang diawasi. Dominggus menyatakan, didapatkan hasil bahwa tingkat positivity rate di 8 sekolah tersebut yakni 0,3%.
"Jadi, kalau kita punya alat untuk tes, kita bisa menjamin keselamatan. Jadi testing yang dilakukan ini merupakan testing massal. Ekstraksi dilakukan secara massal. Satu lubang reagen kita gabungkan 10 sample kemudian harganya jadi lebih murah. Yang tadinya harusnya 320 reagen jadi 32 reagen," ungkapnya.
"Kalau ternyata ada yang positif, hasilnya bisa diurai. Dengan demikian kita bisa punya data yang lebih detil kalau contact tracing dilakukan seperti ini di sekolah," pungkasnya. (OL-7)
