Headline
Presiden Prabowo berupaya melindungi nasib pekerja.
Laporan itu merupakan indikasi lemahnya budaya ilmiah unggul pada kalangan dosen di perguruan tinggi Indonesia.
PRAKTISI, akademisi, dan komunitas Public Relations (PR) di seluruh Indonesia berkomitmen membangun reputasi bangsa dan negara melalui pilar komunikasi dan kinerja unggul di korporasi dan lembaga tempat mereka mengabdi.
Itulah naskah Deklarasi Komunitas PR Indonesia untuk Reputasi Bangsa yang ditandatangani oleh Menteri Pariwisata Arief Yahya, Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika Niken Widyastuti, Direktur Utama Telkomsel Ririk Ardiansyah, Dirut Garuda Indonesia M Arief Prabowo, Deputi IV Kantor Staf Presiden (KSP) Eko Sulistyo, para tokoh PR dari asosiasi kehumasan, serta ratusan praktisi PR yang hadir dalam The 1st Anniversary PR Indonesia di Hotel Swissbell-Rainforrest, Bali, Kamis (24/3).
Prosesi Deklarasi ditandai dengan pembacaan naskah deklarasi oleh Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Public Relations Indonesia (APPRI) Tipuk Satiotomo didampingi oleh Deputi IV Kantor Staf Presiden (KSP) Eko Sulistyo, President PR Society Indonesia Magdalena Wenas, President ASEAN Public Relations Network (APRN) dan Founder LSPR Prita Kemal Gani, President International Public Relations Associations (IPRA) 2010 dan Koordinator Program MM Komunikasi Universitas Trisakti Elizabeth Goenawan Ananto.
Turut mendampingi pula Pemimpin Redaksi Majalah PR Indonesia Asmono Wikan, Wakil Ketua Umum Bakohumas dan Kepala Biro KLI Kemenkeu Neneng E Fatimah, Kepala Pusat Humas Kemendag Ani Mulyati, dan Presidium Forum Humas BUMN sekaligus VP Corporate Communication PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk Arif Prabowo.
Di atas panggung, mereka berdiri sejajar menyampaikan pernyataan dukungan mewakili asosiasi/lembaga masing-masing. Melalui gerakan ini, mereka mengajak semua insan PR di Tanah Air untuk terus bergerak, menyumbangkan penguatan reputasi organisasi, korporasi, hingga bangsa.
"Fokus kami ialah tentang penguatan kompetensi PR, yang berlanjut pada sertifikasi PR, dan pada ujungnya membangun reputasi bangsa," tutur Pemred Majalah PR Indonesia Asmono Wikan, selaku penggagas deklarasi ini.
Eko Sulistyo, mewakili KSP, mendukung gerakan ini. Bagi KSP, deklarasi ini merupakan awal dari gerakan PR yang berbasis masyarakat. Usai pertemuan ini, para pegiat PR harus bisa membangun komunitas untuk mempublikasikan daerah, pemerintah, perusahaan, yang pada akhirnya mampu mempublikan bangsa.
"Harapan kami tidak sebatas deklarasi di forum ini, tapi bisa menjadi gerakan PR yang lebih membumi dan untuk memberitakan kabar baik tentang Indonesia,” katanya.
Dukungan senada disampaikan President PRSI Magdalena Wenas. "Mewakili PR Society Indonesia kami mendukung deklarasi ini. Melalui kredibilitas, komitmen, kebersamaan kami semua, dan pemikiran yang positif untuk memajukan semua yang baik dari negara kami tercinta RI,” ujarnya.
Di panggung yang sama, Prita Kemal Gani pun mendukung deklarasi PR Indonesia. “Atas nama APRN kami mendukung deklarasi PR Indonesia untuk menghasilkan talenta-talenta PR Indonesia yang dapat membangun nama baik Indonesia, bersama membangun Indonesia, dan mempiarkan Indonesia,” katanya.
President IPRA 2010 Elizabeth Goenawan Ananto sepakat dengan deklarasi untuk lebih meningkatkan profesionalisme kehumasan di Indonesia sehingga menjadi fungsi manajemen yang manajerial dan strategis. "Kami mendukung deklarasi ini. Semoga semua humas Indonesia lebih beretika dalam berkomunikasi,” harapnya.
Sementara itu, Ketum APPRI Tipuk Satiotomo mengungkapkan, deklarasi ini akan membawa nilai lebih bagi bangsa Indonesia. Ia akan mengajak anggota APPRI untuk bersama-sama ambil bagian dalam membangun reputasi bangsa. “Kami mendukung deklarasi ini dan kami yakin bersama seluruh praktisi yang ada di perusahaan PR akan memberikan nilai tambah pada deklarasi ini untuk Indonesia yang kita cintai," katanya.
Adapun Neneng E Fatimah Wakil Ketua Umum Bakohumas berharap deklarasi ini terus diserukan ke seluruh kementerian dan lembaga agar semua mempublikasikan bangsa Indonesia sebagai bangsa maritim seperti yang menjadi konsen Presiden Joko Widodo.
"Di Bakohumas kami harus setuju dan satu suara, bahwa negara ini branding-nya negara maritim. Karena kalau maritim lebih holistik,” kata Neneng yang maju ke atas panggung bersama Kepala Humas Kemendag Ani Mulyati.
Di penghujung barisan, VP Corporate Communication PT Telkom Arif Prabowo mewakili Forum Humas BUMN menyampaikan komtmen BUMN untuk terlibat dalam gerakan membangun reputasi bangsa. “Kami mewakili presidium forum humas BUMN, yang beranggotakan 116 perusahaan mendukung penuh upaya besar gerakan mempublikasikan Indonesia,” katanya.
Hal itu dipertegas oleh Staf Khusus Menteri BUMN Riza Primadi. Signifikansi dari deklarasi ini menurut wartawan senior ini ialah menyatukan pandangan tentang perlunya PR dalam membangun citra baik negeri. “Selama ini banyak hal baik tertutup karena orang lebih mudah membicarakan hal yang negatif. Karena itu kita perlu sebuah gerakan PR yang kuat,” katanya.
Untuk mendorong agar gerakan ini semakin efektif dan massif, sepanjang berlangsungnya acara Komunitas PR Indonesia menyiapkan tanda pagar (tagar) di media sosial #prindonesiabergerak. Tagar ini akan terus dikampanyekan agar gerakan komunitas PR bisa mendapatkan gaung yang lebih besar dan berdampak signifikan terhadap tujuan utama penguatan reputasi bangsa.
Hingga akhir acara, ratusan tanda tangan dan dukungan dari praktisi PR terus dibubuhkan di wall of fame yang disiapkan panitia. Beragam pesan dukungan juga dituliskan dalam banner yang berisi Naskah Deklarasi Komunitas PR Indonesia untuk Reputasi Bangsa. (RO/OL-5)
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved