Implementasi POP Dimatangkan

Syarief Oebaidillah
21/12/2020 02:20
Implementasi POP Dimatangkan
Dirjen GTK Iwan Syahril(Dok. pgdikdas.kemendikbud.go.id)

PROGRAM Organisasi Penggerak (POP) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) yang sempat tertunda tahun ini dipastikan digulirkan tahun depan (2021). Saat ini, Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) tengah mematangkan rencana tersebut dan mulai memetakan sekolah sasaran POP.

Kemendikbud melaksanakan kegiatan pemetaan sekolah sasaran dan pembahasan Rencana Anggaran Biaya (RAB) POP berbasis aplikasi. Kegiatan yang dilaksanakan pada 14-19 Desember 2020 ini merupakan bagian dari implementasi rekomendasi Inspektorat Jenderal (Itjen) Kemendikbud dalam rangka penyempurnaan POP.

Sesuai rencana, dana bantuan dari pemerintah yang akan disalurkan kepada ormas kependidikan peserta POP tersebut penganggaran berasal dari APBN 2021 hingga 2023. “Pembahasan RAB dilakukan agar dana bantuan pemerintah untuk POP dapat digunakan dengan sebaik-baiknya untuk keperluan peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan yang berdampak pada peningkatan hasil belajar peserta didik,” ungkap Dirjen GTK Iwan Syahril.

Terkait penyempurnaan program tersebut, Kepala Lembaga Pendidikan Nahdlatul Ulama (LP Maarif) KH Arifin Junaidi menyatakan masih menunggu perkembangan lebih lanjut. “Untuk POP 2021 kita masih wait and see,” kata KH Arifin Junaidi menjawab Media Indonesia, kemarin.

Untuk diketahui, LP Ma’arif, Lembaga Pendidikan Muhammadiyah, dan PGRI sebelumnya menyatakan mundur dari kepesertaan POP, hingga Itjen Kemendikbud memberikan rekomendasi Ditjen GTK untuk membenahi program tersebut.

Lebih lanjut, Arifin Junaidi mengingatkan pihaknya telah memberi saran dan masukan guna perbaikan POP untuk ditindaklanjuti Kemendikbud. “Kalau saran dan masukan kami ditindaklanjuti, bukan tidak mungkin LP Ma’arif ikut serta. Tetapi, kalau tidak diperhatikan apalagi ditindaklanjuti, kami cenderung tidak ikut,” tegas Arifin.


Jalin komunikasi

Upaya untuk merealisasikan POP tersebut dinilai program ini sangat dibutuhkan pemangku kepentingan pendidikan, terutama kepala sekolah dan guru.

Dalam kesempatan wawancara dengan Media Indonesia belum lama ini Dirjen GTK Iwan Syahril mengakui tidak mengomunikasikan dengan pihakpihak atau ormas yang berperan besar dalam pendidikan nasional secara jelas saat kali pertama meluncurkan POP. “Itu salah kami dan akan diperbaiki,” ujarnya.

Iwan menambahkan, POP sebenarnya bukan untuk bagi-bagi ke organisasi. Lebih dari itu untuk membangun kolaborasi. Ia menambahkan pihaknya ingin ada forum organisasi guru guna memajukan guru, memajukan profesinya.

“Ibarat kita ini bikin tim nasional, tim nasional dari klub mana-mana. Ini yang sedang kita coba bangun, dan dari Kemendikbud sebagai fasilitator. Karena ini profesi yang bergerak kita fasilitasi supaya menguatkan profesi guru sendiri,” pungkasnya.(H-1)


 



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Msyaifullah
Berita Lainnya