Optimalkan Batik dalam Diplomasi dan Ekonomi

EKSISTENSI batik sebagai ciri khas dan kedaulatan bangsa dan budaya Indoensia telah diakui dunia melalui penetapan batik sebagai warisan budaya nonbedawi oleh UNESCO. Pengakuan dunia itu harus dimanfaatkan secara maksimal bagi kepentingan bangsa. “Eksistensi batik di kancah dunia saat ini tidak terlepas dari proses diplomasi panjang yang dilakukan para diplomat kita,” kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat, saat berbicara secara daring kepada peserta Sekolah Staf dan Pimpinan Kementerian Luar Negeri, kemarin.

Mbak Rerie, sebutan Lestari, menambahkan penggunaan motif bernuansa Jepang dalam batik jawa Hokokai, misalnya, telah dimanfaatkan sebagai sarana diplomasi dengan Jepang. Upaya diplomasi melalui batik berlanjut pada masa kepemimpinan Presiden Soeharto. Ketika Indonesia menjadi tuan rumah KTT APEC pada 1994, batik dijadikan sebagai pengganti pakaian resmi dalam acara tersebut.

Selain bisa digunakan untuk kepentingan diplomasi, terang Mbak Rerie, batik juga bisa menjadi penguat sektor ekonomi karena industri batik dari hulu ke hilir melibatkan ribuan tenaga kerja.

Mbak Rerie menjelaskan penguatan sektor ekonomi berperan penting bagi eksistensi sebuah negara. Bahkan, ujarnya, saat ini ada kecenderungan perang bukan semata memperebutkan teritori atau wilayah, tetapi dalam bertujuan penguasaan ekonomi.

Sebelumnya, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan eskpor industri batik justru melesat di masa pandemi covid-19. Pada periode Januari-Juli 2020, ekspor batik senilai US$21,54 juta, meningkat tajam jika dibandingkan dengan semester I 2019 senilai US$17,99 juta.

“Fenomena yang cukup unik karena pasar eks pornya bisa meningkat di saat masa pandemi covid-19. Pasar utama ekspor batik Indonesia antara lain ke Jepang, Amerika Serikat, dan Eropa,” kata Agus. (RO/Wan/H-3)