Bansos Membantu Masyarakat dan Menggerakkan Perekonomian

PANDEMI covid-19 memberikan dampak yang luar biasa terhadap seluruh lapisan masyarakat tanpa kecuali.

Kementerian Sosial berhasil meluncurkan sejumlah inovasi berupa program yang memberi jalan keluar bagi permasalahan mendasar yang dihadapi masyarakat yang terdampak covid-19. Salah satu sektor yang paling berpengaruh ialah kesejahteraan sosial.

Banyak masyarakat yang kehilangan pemasukan secara drastis dan bahkan sebagian kehilangan pekerjaan. Pandemi juga membuat keluarga miskin mengalami tekanan ekonomi yang lebih dalam. Pemerintah hadir menyentuh kebutuhan dasar kesejahteraan masyarakat dalam Program Jaring Pengaman Sosial bagi Keluarga Miskin dan Rentan Terdampak Covid-19.

Penyaluran bantuan sosial disambut antusias oleh masyarakat. Hal ini tecermin dalam Rilis Survei Nasional Mitigasi Dampak Covid-19: Tarik-menarik Kepentingan Ekonomi dan Kesehatan yang dilakukan Indikator. Keberadaan bansos dinilai berpengaruh pada tingkat kepuasan masyarakat kepada pemerintah.

“Sekarang tingkat kepuasan masyarakat mencapai 66% yang sangat puas atau cukup puas, jika dibandingkan dengan Mei lalu hanya 50%,” kata Direktur Eksekutif Indikator Burhanuddin Muhtadi dalam diskusi daring, Minggu (18/10).

Menteri Sosial Juliari Batubara menjelaskan bansos yang disalurkan untuk puluhan juta keluarga penerima manfaat (KPM) di seluruh Indonesia terbukti efektif menggerakkan roda perekonomian. “Ada begitu banyak industri yang digerakkan dari penyaluran bansos yang tentunya memberi kemanfaatan ekonomi bagi begitu banyak elemen masyarakat. Tidak hanya KPM,” ujar Juliari.

Berdasarkan pagu anggaran awal tahun, Kementerian Sosial seharusnya menerima Rp62,8 triliun, tetapi jumlah dikurangi menjadi Rp60 triliun. Pemangkasan Rp2,1 triliun dilakukan dalam rangka penghematan berdasarkan dari Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020.  “Pagu anggaran kemudian ditambahkan kembali hingga menjadi Rp124 triliun,” kata Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial, Hartono Laras.

Anggaran tersebut dibagi-bagi tiap direktorat. Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin (PFM) 2020 mendapatkan tambahan anggaran sehingga jumlah total sebesar Rp81 triliun. Anggaran tersebut dibagi menjadi beberapa program bantuan sosial, di antarannya bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) untuk 10 juta keluarga penerima manfaat (KPM). 

Kendati PKH ini sudah ada dan berjalan-jalan jauh sebelum adanya wabah korona, pemerintah melakukan inovasi dan penyesuaian untuk menghadapi covid-19. Salah satunya, penyaluran bantuan yang semula hanya diberikan setiap tiga bulan, kali ini diberikan setiap bulan berlaku sejak April hingga Desember 2020. 

Dengan demikian, KPM tentu memiliki manfaat ganda atas bansos PKH tersebut karena mereka setiap bulan secara rutin akan memperoleh transferan dana bantuan. Menurut Juliari, PKH ini sebenarnya program pemberdayaan atau pengurangan kemiskinan yang baik karena tidak hanya memberi bantuan berupa uang, tetapi juga melalui proses pendampingan.

Jika KPM mengalami peningkatan secara ekonomi dan graduasi dari KPM, tugas Kemensos untuk intervensi telah usai. Juliari pun  mendorong agar bank yang bermitra Kemensos dapat melakukan pendampingan bagi KPM Graduasi yang mendapat KUR.

Kementerian Sosial mencatat sebanyak 711.126 atau 71,1% keluarga penerima manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) telah Graduasi Mandiri. Data ini tercatat hingga Agustus 2020. “Dari laporan yang saya terima, hingga Agustus kemarin, sebanyak 711.126 atau 71,1% dari target 1 juta KPM telah mengembalikan KKS karena sudah mampu secara ekonomi,” jelas Menteri Sosial Juliari Batubara saat menggraduasi 50 KPM PKH di Kabupaten Cirebon, Kamis (17/9).

Salah satunya, Ni Made Suwati, KPM PKH Graduasi Mandiri yang kini sudah memiiki keberanian untuk membuka warung kelontong dan nasi bungkus berkat dibantu dengan program ini. “Uang PKH saya gunakan untuk anak sekolah, dapat bantuan untuk bayar. Saya jadi lebih ringan. Saya menganggap diri saya sudah mampu, ekonominya agak mampulah, saya kasih kesempatan orang lain yang lebih memerlukan,” kata Ni Made.

Pada program kedua, melalui program sembako atau bantuan pangan nontunai (BPNT) memberikan bantuan berupa sembako dengan model
transfer kepada KPM. Khusus masa pandemi seperti saat ini, pemerintah meningkatkan indeks bantuan nonsembako dari 15,2 juta KPM menjadi 20 juta KPM, dengan indeks bantuan dari Rp150 ribu menjadi Rp200 ribu per KPM per bulan.

Ada pula bantuan bantuan sembako untuk DKI Jakarta yang menyentuh 1.3 juta KK dengan indeks bantuan sebesar Rp600 ribu setiap bulan untuk tiga bulan, juga ada bantuan sosial tunai (BST), program ini diberikan khusus untuk 9 juta kepala keluarga (KK) di luar Jabodetabek. 

Setiap KK akan memperoleh bantuan tunai sebesar Rp600 ribu setiap bulan selama tiga bulan (April, Mei, dan Juni 2020). BST ini sengaja digulirkan pemerintah untuk memberikan solusi bagi keluarga prasejahtera dan keluarga terdampak covid-19.

Namun demikian, harus diketahui BST diberikan khusus bagi keluarga yang belum terkover dalam PKH dan bansos sembako. Dengan demikian, diharapkan program bansos bisa disalurkan merata kepada semua elemen masyarakat khususnya yang terdampak covid-19.

Anggaran

Juliari pun mengungkapkan sampai saat ini serapan anggaran Kemensos yang sudah mencapai 81%. “Dari anggaran pemulihan ekonomi nasional mencapai Rp300 triliun itu, hampir separuhnya, yakni Rp128 triliun ada di Kemensos. Jadi memang yang paling besar,” kata Juliari dalam acara virtual Indonesia Bicara: Efek Bergulir Bantuan Sosial, Kamis (15/10).

Mengantisipasi efek pandemi, Kemensos telah menggulirkan beberapa program untuk pemulihan yang telah disetujui Komisi VIII DPR RI. Anggaran yang disetujui sebesar Rp92,817 triliun, naik Rp30,793 triliun atau naik sebesar 49,65%, dari pagu indikatif TA 2020 sebesar Rp62,024 triliun.

Juliari mengatakan, besaran anggaran ini sudah dibahas dengan Badan Anggaran DPR sebelumnya dan sepakat untuk menggunakan 99,21% dari pagu anggaran tersebut untuk bantuan sosial. Dia merinci, penggunaan anggaran dialokasikan untuk Satuan Unit Kerja Sekretariat Jenderal Rp1,05 triliun, Inspektorat Jenderal Rp33,40 miliar, Ditjen Pemberdayaan Sosial Rp406,20 miliar, dan Ditjen Rehabilitasi Sosial Rp1,24 triliun. 

Sementara itu, Ditjen Perlindungan dan Jaminan Sosial Rp30,77 triliun, Ditjen Penanganan Fakir Miskin (FM) Rp57,92 triliun, dan Badiklit Pensos Rp384,51 miliar sehingga total Rp92,82 triliun. (Wan/H-3)