Polisi akan Periksa Hadi Pranoto Pekan Ini

POLISI akan memeriksa pembuat herbal, Hadi Pranoto, pekan ini. Penyidik mengharapkan Hadi bisa menghadiri panggilan kedua ini.

"Minggu ini kita akan tunggu kehadiran saudara Hadi Pranoto," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus di Mapolda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Senin (7/9).

Yusri belum dapat memastikan waktu pastinya. Polisi tengah berkoordinasi dengan pengacara pembuat herbal yang diklaim meningkatkan antibodi melawan covid-19 itu agar dapat menghadirkannya dalam pekan ini.

"Belum ditentukan (harinya). Masih koordinasi dengan pengacaranya supaya minggu ini," ucap Yusri.

Baca juga: Masyarakat Diminta Waspada Klaster Kantor dan Keluarga

Yusri menegaskan Hadi Pranoto mesti hadir pada panggilan pekan ini. Polisi mengultimatum Hadi.

"Nanti akan kita ultimatum, karena di dalam aturan pemanggilan ketiga adalah surat izin membawa," tegas Yusri.

Hadi absen panggilan pemeriksaan pertama pada 13 Agustus 2020. Dia tidak bisa hadir karena sakit.

Hadi sempat dirawat di Rumah Sakit Medistra, Jakarta Selatan. Namun, tidak disebutkan sakit yang diderita Hadi.

Kemudian, penyidik kembali melakukan pemanggilan kedua pada 24 Agustus 2020. Hadi memenuhi panggilan, namun tidak bersedia diperiksa dengan alasan masih tidak sehat. Dia pun meminta pemeriksaan ditunda.

Sebelumnya, Ketua Umum Cyber Indonesia Muannas Alaidid melaporkan Hadi dan YouTuber sekaligus Influencer Erdian Aji Prihartanto alias Anji ke Polda Metro Jaya, 3 Agustus 2020. Laporan ini buntut klaim Hadi yang mengaku telah menemukan obat covid-19 dalam wawancara di akun YouTube milik Anji.

Anji telah selesai diperiksa penyidik. Dia mengaku tahu soal obat herbal Hadi dari pemberitaan di media.

Konten YouTube yang ditayangkan musisi Anji pada 1 Agustus 2020, menuai polemik. Pendapat Hadi ditentang akademisi, ilmuwan, ikatan dokter Indonesia (IDI), Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto, influencer, hingga masyarakat luas.

Keduanya disangkakan melanggar Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) juncto Pasal 45a Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 dan atau Pasal 14 dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. (OL-1)