Headline
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
Penurunan permukaan tanah di Jakarta terus menjadi ancaman serius.
BONUS demografi yang berpotensi didapat Indonesia tidak dapat diraih secara otomatis. Perlu ada tindak lanjut dan syarat yang harus dipenuhi untuk mencapai bonus demografi tersebut.
“Kalau kita tidak mencegah putus sekolah, hamil berulang kali, nikahnya masih anak-anak, kematian ibu dan bayi banyak, orang tua tidak terlindungi, banyak pengangguran, akan terjadi missed demography dividend,” kata Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Hasto Wardoyo dalam webinar bertema Keluargaku, Indonesiaku, kemarin.
Untuk dapat mencapai bonus demografi , pembangunan keluarga harus disiapkan dengan memperhatikan faktor biologis, ekonomis, dan psikologis.
“Intinya, imbuh Hasto, jangan terlalu muda nikahnya, jangan terlalu tua melahirkan, jangan terlalu sering (melahirkan) atau jarak kurang dari tiga tahun, dan jangan terlalu banyak atau lebih dari dua anak, pokoknya pesannya jangan terlalu,” tuturnya.
Kepala BKKBN periode 1983-1998 Haryono Suyono yang juga menjadi narasumber dalam webinar tersebut menambahkan, ada delapan fungsi keluarga yang harus terus dikembangkan, yakni fungsi Ketuhanan yang Maha Esa, budaya, cinta kasih, perlindungan, kesehatan dan KB, pendidikan, wirausaha, dan lingkungan hidup.
Jika delapan fungsi itu dapat terpenuhi, indeks pembangunan manusia (HDI) di Tanah Air juga akan terus berkembang.
“Tiga komponen HDI ini adalah komponen yang saya harap BKKBN akan memberikan perhatian yang sangat tinggi karena keberhasilan BKKBN ke depan sangat diukur dari bagaimana kita bisa memengaruhi HDI yang diukur dari usia harapan hidup, pendidikan, dan pekerjaan,” tuturnya.
Selain komponen HDI, Haryono meminta BKKBN agar merancang peta kemajuan atau road map yang berfokus pada sasaran akhir. Dia menilai, melalui road map, BKKBN dapat memahami kemajuan dari indikator atau program yang telah dilakukan.
“Bagian dari kegunaan peta itu agar mengukur bagaimana indikator itu dapat kita terjemahkan dan serahkan kepada para bupati, camat, dan lurah untuk diusahakan. Jadi, BKKBN konsentrasi bagaimana menyusun keluarga-keluarga untuk mengikuti peta kemajuan keluarga yang ada,” tandasnya. (Aiw/H-1)
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved