PJJ, Pemda Harus Kolaboratif

PEMERINTAH daerah didorong lebih serius dan aktif untuk berkolaborasi dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dalam mengefektifkan pembelajaran di masa pandemi covid-19.

Masih banyak daerah yang tidak terjangkau sinyal maupun siswa dan guru yang tidak siap menjalani pembelajaran jarak jauh (PJJ) secara daring menjadi tanggung jawab bersama.

“Setiap wilayah memiliki masalah yang berbeda-beda,” ujar pengamat pendidikan dari Universitas Pendidikan Indonesia Cecep Darmawan kepada Media Indonesia, kemarin, saat ditanya terkait kebijakan PJJ.

Menurut Cecep, secara faktual pelaksanaan PJJ memang masih banyak kekurangan. “Jadi pemerintah itu hanya minta anak supaya tidak ke sekolah, tetapi belajar di rumah dengan PJJ.  Faktor anak-anak yang tidak punya gawai, daerah yang tidak punya jejaring, seakan-akan kurang difasilitasi pemerintah daerah,” terangnya.

Cecep menambahkan masih banyak guru yang belum punya kreativitas dalam menerapkan kurikulum yang ada (kondisi normal) ke kondisi pandemi. Untuk itu, menurut Cecep, pemerintah pusat dan daerah harus meningkatkan kerja sama dalam mengatasi masalah tersebut dengan metode resources sharing.

“Jadi mana yang bisa ditangani pusat? Kalau bagi daerah yang tidak ada jejaringnya, misalnya, diurus sama pemerintah pusat. Melalui pemerintah daerah dengan memfasilitasi laptop atau ponsel. Ini yang namanya berbagi sumber daya,” tuturnya.

Mendikbud Nadiem Makarim mengakui kendala kuota internet merupakan salah satu permasalahan utama yang ditemukan selama PJJ. “Kami benar-benar mengidentifikasi beberapa permasalahan utama,” ujar Menteri Nadiem dalam taklimat media setelah mengunjungi lima sekolah di Kota dan Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Untuk itu, Kemendikbud, kata Nadiem, membolehkan dana bantuan operasional sekolah (BOS) dimanfaatkan untuk membeli pulsa murid-murid dan guru yang terkendala secara ekonomi.

Tidak merata

Siswa dan guru sebagai garda terdepan pendidikan merasakan dampak pandemi covid-19 terhadap proses belajar mengajar. Ketua Umum Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) Kabupaten Bima, NTB, Eka Ilham mengungkapkan, selama pelaksanaan PJJ di sekolahnya
yakni SMKN 1 Palibelo berjalan dengan tidak merata.

“Dari 30 siswa dalam satu kelas hanya tiga yang merespons kegiatan pembelajaran daring melalui Google Classroom dan WhatsApp,” ungkapnya.

Para siswa itu tidak merespons karena tidak memiliki gawai, tidak bisa membeli kuota internet, hingga kesulitan menemukan jaringan internet. Ketua SEGI Bengkulu Suhandi berpendapat jika PJJ terus dilakukan tanpa ada intervensi pemda, akan menyulitkan terutama siswa SD dan SMP akibat kesulitan gawai dan jaringan internet. 

“Saran saya, pemerintah segera membolehkan sekolah dibuka karena sekolah sudah siap,” tandasnya. (Bay/Ant/H-1)