Nelayan Muara Angke Dukung Reklamasi Teluk Jakarta

Sejumlah tokoh dan para nelayan Muara Angke, Jakarta Utara menyatakan dukungan kepada Pemprov DKI Jakarta untuk melakukan reklamasi Teluk Jakarta.Dukungan tersebut juga disampaikan dengan mendatangi Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), Jakarta Timur. Melalui rilis kepada pers hari ini ,menyatakan Pemprov DKI Jakarta cukup banyak memberikan perhatian kepada para nelayan di Muara Angke. Misalnya, pemerintah telah membangunkan rumah susun nelayan, tempat penjemuran ikan, perbaikan dermaga, tempat pelelangan ikan (TPI) yang cukup memadai, serta berbagai fasilitas lainnya.

Bahkan pemerintahpun telah membuatkan pusat kuliner berupa rumah makan yang menyajikan aneka masakan laut seperti ikan. bakar, otak-otak dan sebagainya. Ini menunjukan Pemprov DKI Jakarta selama ini serius memikirkan nasib nelayan. "Kami yakin Pemprov DKI Jakarta punya niat baik melakukan reklamasi Teluk Jakarta. Selama ini juga proyek reklamasi berjalan dan kami baik-baik saja ,"kata Syahril salah satu tokoh nelayan yang mendatangi PTUN Jakarta belum lama ini. Sementara itu,tokoh Muara Angke lainnya Ustaz Tubagus Mukri menyayangkan mereka yang berunjuk rasa menolak reklamasi,ia menengarai mereka itu bukan warga asli Muara Angke.

"Saya sudah puluhan tahun tinggal di Muara Angke. Jadi mengetahui mana warga asli dan mana yang cuma mengaku-ngaku warga Muara Angke," tambah Mukri. Para nelayan asli juga kecewa dengan aksi para penolak reklamasi yang membawa-bawa nama warga Muara Angke. Mereka khawatir pemerintah akam menilai para nelayan tidak tahu berterima kasih karena selama ini sudah cukup diperhatikan. Soal adanya tudingan reklamasi telah menyebabkan pendangkalan di muara sungai ,menurut Warnita tokoh nelayan lainnya menilai mengada-ada. Sebab dimanapun muara sungai pasti akan mengalami pendangkalan akibat membawa lumpur dari hulu. "Yang penting bagaimana caranya kita minta agar pemerintah mau mengeruk muara itu. Janganlah karena ada kepentingan tertentu kita lantas mencari-cari kesalahan orang lain yang tidak semestinya," ujarnya. Karena itu dia meminta kepada hakim di PTUN DKI Jakarta jangan sampai terpengaruh dengan tekanan dan opini-opini yang dibentuk pihak tertentu untuk menolak program reklamasi. Pemerintah DKI Jakarta dalam memutuskan sesuatu tentunya telah melalui kajian yang mendalam dan meminta pendapat para ahli terkait.(RO/bay/ol)