Karantina Pemudik kian Masif

KARANTINA selama 14 hari bagi pemudik makin gencar dilakukan di sejumlah daerah. Tindakan itu dilakukan untuk memutus penyebaran virus korona baru (covid-19) akibat aktivitas mudik.

Pemerintah Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, mulai kemarin memberlakukan karantina terhadap pemudik yang baru tiba di daerah itu.

Menurut Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kudus Abdul Halil, sudah ada dua pemudik dari Jakarta yang langsung dibawa ke Hotel Graha Muria sebagai lokasi karantina.

“Kedua pemudik tersebut menggunakan bus umum dan berhenti di Terminal Induk Jati Kudus. Kondisi pemudik itu sehat dan tidak ada gejala
mirip terpapar virus korona,” ujar Halil.

Pemerintah Kota Yogyakarta juga telah menyiapkan tempat karantina di dua lokasi bagi pendatang yang membutuhkan tempat untuk menjalani isolasi mandiri.

“Penyediaan tempat karantina ini untuk mengantisipasi pemudik. Ada di dua lokasi, yang masing-masing berkapasitas 20 kamar dan 30 kamar,” kata Ketua Tim Gugus Tugas Penanganan covid-19 Kota Yogyakarta, Heroe Poerwadi, di Yogyakarta, kemarin.

Isolasi bagi pemudik juga dilakukan aparat di desa-desa. Salah satunya di Desa Kali Telaga, Kecamatan Pagetan, Kabulaten Banjarnegara, Jawa Tengah. Bahkan, mereka sudah lebih dulu menerapkan karantina bagi pemudik meski bersifat mandiri.

“Begitu sampai di kampung, suami saya disuruh periksa ke puskesmas. Setelah itu di haruskan tinggal di rumah 14 hari. Semua warga yang pulang ke kampung harus diperiksa di puskesmas dan mengarantina diri di rumah,” terang Ria menceritakan pengalaman suaminya yang mudik lebih awal pekan lalu.

Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Doni Monardo mengapresiasi para kepala desa dan lurah yang menerapkan isolasi mandiri bagi warga yang mudik ke kampung halaman. Menurut Doni, langkah pencegahan penyebaran pandemi ini harus dilakukan semua aparat hingga ke tingkat desa.

“Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh kepala desa dan juga para lurah di berbagai daerah yang telah membuat kebijakan tentang isolasi mandiri bagi siapa saja yang kembali ke kampung halaman,” ujar Doni, kemarin.

Secara khusus dia meminta agar langkah pencegahan yang dilakukan sejumlah kepala desa dan lurah itu di lakukan di seluruh Indonesia. Peran ketua RT dan RW pun, imbuhnya, diperlukan untuk ikut memantau dan mengawasi proses kepulangan warga yang datang dari kota.

Larangan Kapolri

Kapolri Jenderal Idham Azis melarang anggota Polri dan pegawai negeri sipil di lingkungan Polri untuk mudik saat Hari Raya Idul Fitri. Hal itu terkait dengan upaya penanganan pandemi covid-19.

Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Raden Prabowo Argo Yuwono menyatakan perintah itu tertuang dalam Surat Telegram Nomor ST/1083/IV/KEP.2020 tanggal 3 April 2020.

“Tentang ketentuan untuk tidak bepergian ke luar daerah dan atau mudik Lebaran bagi personel Polri dan pegawai negeri pada Polri beserta
keluarga dalam rangka pencegahan covid-19,” tutur Argo di Jakarta, kemarin.

Sebelumnya larangan serupa sudah dikeluarkan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo bagi aparatur sipil negara (ASN).

Sementara itu, Wakil Presiden Ma’ruf Amin mendorong Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa haram bagi masyarakat yang
melakukan mudik di tengah pandemi covid-19.

“Kita mendorong MUI agar mengeluarkan fatwa haram bagi pelaksanaan mudik,” kata Wapres Ma’ruf, kemarin. (Che/Ykb/LD/PO/OL/JI/FB/AT/X-10)