DPR Harap Pelarangan Sementara Pelaksanaan Umrah Segera Dicabut

PEMERINTAH Arab Saudi mengeluarkan kebijakan untuk menghentikan sementara izin masuk pelaksanaan umrah. Hal itu dilakukan karena penyebaran virus korona yang mengarah kepada gejala pandemi. Menanggapi penghentian sementara pelaksanaan umrah, Anggota Komisi VIII DPR RI John Kenedy Azis merasa prihatin atas keluarnya surat edaran tersebut.

Ia menyatakan Komisi VIII DPR RI akan menanyakan secara khusus mengenai permasalahan tersebut serta tindakan apa saja yang sudah dilakukan oleh Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kementerian Agama RI.

"Memang larangan ini bukan hanya berlaku untuk Indonesia saja, tapi seluruh negara di dunia. Namun yang kami sayangkan adalah seperti yang kita ketahui sampai saat ini di Indonesia sendiri belum ada dugaan pasien yang positif tertular virus Corona tersebut," jelas John dalam keterangan resmi Sabtu (29/2).

Ia pun mempertanyakan apa yang melatarbelakangi Pemerintah Arab Saudi sehingga jemaah Indonesia dilarang untuk melakukan ibadah umrah.

"Kalau larangan umrah dilakukan terhadap negara-negara yang memang ada indikasi virus korona, okelah mungkin bisa dipahami. Bahkan kita juga kalau bisa mendukung pemerintah Arab Saudi untuk mem-protect negaranya dari ancaman virus korona yang berasal dari negara yang terindikasi virus tersebut," tuturnya.

baca juga: 856 Jemaah Umrah Transit Selamat Tiba di Indonesia

John menghargai apa yang dilakukan oleh Pemerintah Arab Saudi dalam mengantisipasi maraknya penyebaran virus korona tersebut. Ia menilai upaya yang dilakukan pemerintah Arab Saudi merupakan suatu langkah yang baik. Menurutnya hal itu dilakukan sebagai upaya pencegahan agar wabah virus korona tak menyebar masuk ke Tanah Suci.

"Mudah-mudahan larangan umrah ini tidak terlalu lama. Dan saya berharap dalam waktu singkat khususnya kepada jemaah Indonesia akan bisa diberangkatkan kembali untuk melakukan ibadah umrah," tukasnya. (OL-3)