Limbah B3 Jadi Listrik Dimulai 2017

KEMENTERIAN Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) mendukung rencana PT Prasadha Pamunah Limbah Industri (PPLI) yang akan mengonversi limbah bahan beracun dan berbahaya (B3) menjadi tenaga listrik.

Rencananya, hal itu direalisasikan mulai 2017 mendatang.

Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar mengatakan rencana itu memiliki peluang bagus dari sisi bisnis dan amat bermanfaat bagi masyarakat lantaran bisa mengolah limbah B3 menjadi sumber energi.

"Namun, semua usulan tetap akan dikaji amdal (analisis dampak lingkungan). Kami mendukung untuk regulasinya, atau saham mungkin bisa dengan (saham) tanah," ujar Siti ketika kunjungan lapangan ke PT PPLI di Cileungsi, Bogor, Jawa Barat, Jumat (12/2).
Meski begitu, menurut Siti, saham 5% yang dimiliki pemerintah dalam hal ini Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pada satu-satunya perusahaan pengolahan limbah B3 di Tanah Air itu masih terlalu kecil.

Pasalnya, dengan nilai saham yang lebih besar, pemerintah justru bisa memberi peran lebih banyak, terutama dari sisi pengawasan dan pengendalian secara teknis di lapangan.

Dari sisi regulasi, ia berpatokan pada arahan Presiden Joko Widodo, yakni akan dipermudah selama tidak melanggar.

"Apabila regulasi tersebut terkait dengan izin, ini tentu mestinya bisa menjadi instrumen untuk memperkuat pengawasan," tutur Siti.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Operasional PPLI Syarif Hidayat menyampaikan bahwa PPLI masih sanggup menampung limbah B3 untuk diolah hingga 15 tahun ke depan.

Selama ini, setiap tahunnya ada sekitar 250 ribu ton limbah B3 yang diolah menjadi bahan bakar sintesis.

"Untuk dijadikan energi listrik potensinya antara 20% sampai 30% dari yang kami terima sekarang. Kami masih menghitung-hitung dengan skala seperti itu, memang belum bisa dijual pada PLN (Perusahaan Listrik Negara)."

Lebih jauh, ia menjelaskan, teknologi yang digunakan untuk mengubah limbah B3 menjadi tenaga listrik itu nantinya ialah insenerator termal.

Jenis limbah B3 yang digunakan, antara lain cat, lumpur minyak, pestisida, dan bahan-bahan kimia.

Cegah suhu bumi

Di Jakarta, Kementerian LHK mengajak lembaga swadaya masyarakat (LSM) untuk terlibat dalam mencegah kenaikan suhu global sebagaimana disampaikan pada Conference of the Parties (COP) UNFCCC ke-21 di Paris pada awal Desember 2015.

Menurut Dirjen Pengendalian Perubahan Iklim Kementerian LHK Nur Masripatin, kalangan LSM perlu dilibatkan untuk menyampaikan kepada masyarakat mengenai pentingnya mencegah kenaikan suhu global.

"Dengan kata lain, kita bersama-sama turut mengantisipasi perubahan iklim yang kini terus mengancam bumi," ujarnya pada workshop Tindak Lanjut Hasil COP 21, kemarin.

Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Abdon Nababan berpandangan perubahan iklim yang terjadi bukanlah persoalan dari lingkungan, melainkan persoalan dari akumulasi model pembangunan yang gagal.

"Karena itu, model pembangunan harusnya diubah. Kalau dulu aktornya negara sangat berkuasa, sekarang peran serta masyarakat menjadi penting," pungkas Abetnego. (H-2)