Penetapan Harga Kantong Plastik Dinanti

PROGRAM plastik berbayar akan diluncurkan pada 21 Februari mendatang. Namun, pemerintah pusat belum menetapkan harga kantong plastik dalam program itu. Beberapa kabupaten/kota sudah mengeluarkan surat edaran maupun peraturan mengenai harga plastik itu. Namun, pemerintah pusat memasang tenggat hingga 3 Maret mendatang untuk penetapan harga. Asosisasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) menilai kesimpangsiuran itu berpotensi menggangu mekanisme bisnis para peritel. "Misalnya kalau harga yang diterapkan Jakarta Rp1.000, sedangkan di Balikpapan Rp1.500, itu akan mengganggu mekanisme bisnis secara keseluruhan hingga ke pusat," terang Wakil Ketua Umum Aprindo Tutum Rahanta saat ditemui dalam acara mediasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) di Jakarta, Kamis (11/2).

Oleh karena itu, Aprindo meminta pemerintah segera menetapkan harga sebelum program diluncurkan. Dengan demikian, mekanisme bisnis dapat disesuaikan dengan harga plastik yang seragam di tiap gerai di 23 kota yang menjadi daerah percontohan dalam progam plastik berbayar. Aprindo, lanjut Tutu, tetap menyarankan agar harga kantong plastik dapat dimulai dari harga terendah, Rp200. "Supaya masyarakat tidak kaget, kalau dalam sebulan tidak ada pengurangan jumlah plastik yang keluar, bisa kita naikkan (harganya)," papar Tutum.

Tutum menilai Rp200 masih di bawah harga pembelian plastik dari produsen. Dengan demikian, tidak akan ada keuntungan yang diperoleh peritel dari mekanisme plastik berbayar. "Kami tidak ingin menyimpan uang masyarakat dari hasil keuntungan plastik berbayar." Sebelumnya, Direktur Pengelolaan Sampah Kementerian LHK Sudirman menyatakan pihaknya akan menetapkan harga plastik berbayar sebelum penandatanganan komitmen bersama para pihak yang terlibat dalam program itu pada 3 Maret mendatang.