KLHK Gelar Investigasi Penambangan Liar Penyebab Banjir

MENTERI Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar, mengatakan pihaknya banyak terlibat dalam penyelesaian pascabanjir dan longsor, baik yang di Lebak, Banten atau Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

"Jadi di KLHK memang banyak bagian yang terlibat untuk penyelesaian pascabanjir dan longsor. Tetapi intinya pemulihan lingkungan harus dilakukan. Kita ambil bagian besarnya yaitu pemulihan lingkungan,"ungkap Menteri Siti di Lebak, Sabtu (11/1).

Menteri Siti menyebut, saat ini pihaknya masih menginventarisas dan mengumpulkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan.

"Kita masih kolek, nanti pak dirjen konservasi juga masuk ke taman nasional, dirjen gakum juga turun untuk investigasi,"katanya.

Dia mengatakan, untuk proses investigasinya sendiri akan dilakukan mulai minggu ini.

Soal kerusakan di Taman Nasional Gunung Halimun Salak (TNGHS), lanjutnya, berdasar keluhan dari dinas-dinas terkait, memang sangat sulit untuk menghentikan aktivitas PETI (penambangan emas tanpa izin).

Siti menyebut, ada dua hal terkait persoalan PETI yang diduga menjadi penyebab banjir di Lebak, banjir dan longsor di Bogor.

Tenda biru itu istilahnya, lanjutnya, kalau dilihat di Google birunya banyak sekali. Bahkan kondisinya menyeramkan juga banyak. "Yang seperti ini harus diselesaikan,"katanya.

Menurutnya, jika dilihat di lokasi ini ada tiga macam aktivitas PETI. Ada yang swasta, ada yang coorporate (korporasi) dan ada yang PETI rakyat.

"Jadi ini berbeda-beda cara menanganinya. Walaupun secara keseluruhan dalam koridor low impeachment. Dirjen gakum sudah kolek datanya sama sama dengab dirjen konservasi. Dan minggu depan sudah akan di mulai penanganan,penegekan hukumnya,"jelasnya.

Dia juga mengatakan, bahwa terkait ini semestinya dilihat kasus per kasus. Tidak bisa di satu titik harus ditutup, harus bersih.

"Kita pernah lakukan yang di Cikidang, itu berapa bulan selesai. Agustus tahun lalu sudah selesai. Tetapi karena tidak ada tindak lanjutnya jadi susah,"katanya.

Menurutnya, masyarakat itu mengusahakan yang dilakukannya sebagaian dari proses kehidupan. Oleh karena itu kalau mereka dilarang, harusnya diberi ruang alternatif.

"Dia mau apa. Kalau lihat seperti ini (di Gunung Kencana, Lebak, red), ini ada akses sedikit, pemandangan indah, ini sebenarnya bisa dibuat eko wisata kecil atau hutan sosial. Itu harus dilihat benar kasus by kasusnya. Apakah agro porestry,"jelasnya.

Menteri juga mencontoh di Kalimantan Timur. PETI di sana dibina dirapikan jadi petani agroporestry, meski ada banyak proses yang harus dilakukan.

"Seperti bapak presiden bilang, pemerintah daerah propinsi, kabupaten sama-sama ngeberesin. Peran masing- masing ya rakyatnya kita. Kabupatennya harus kasih pelayanan publik. Jadi itu yang akan diintensipkan diselesaikan saat meninjau ketersediaan bibit di desa,"pungkasnya.(OL-8)