Pegiat Film Desak Pencabutan DNI

KETUA Persatuan Perusahaan Film Indonesia (PPFI) Manoj Punjabi mengatakan satu-satunya cara mendapat 20 juta penonton dari satu judul film nasional adalah dengan menambah jumlah layar bioskop di Indonesia.

Jumlah layar bioskop Indonesia yang saat ini 1.117 buah dinilai tidak dapat memfasilitasi penonton potensial di Tanah Air.

Dikatakan, setidaknya harus ada sekitar 3000--5000 layar. Untuk merealisasi hal tersebut, kata dia, harus dilakukan upaya yang lebih agresif dan proaktif untuk menjual karya anak negeri agar dilihat dunia.

"Caranya dengan membuka relationship seluas-luasnya dengan dunia luar. Untuk itu kita perlu membangun jembatan. Salah satu cara utamanya adalah dengan membuka Daftar Negatif Investasi (DNI).” ungkap Manoj.

Usulan pemerintah merevisi kebijakan tentang DNI, memberikan kesempatan pada produser film dan tenaga kerja kreatif tidak hanya

pada akses pembiayaan dan penambahan layar. Namun juga peningkatan standar dan kapasitas melalui transfer pengetahuan dan teknologi.

Ketua Asosiasi Produser Film Indonesia (APROFI), Sheila Timothy mengatakan, jika serius ingin membangun industri film Indonesia, usaha perfilman harus dicabut dari Daftar Negatif Investasi. Dengan cara tersebut, peran pembuat film Indonesia dapat lebih meningkat dalam kancah internasional.

"Sekaligus memacu kita untuk meningkatkan kapasitas dan daya saing," ungkap Sheila.

Kelompok-kelompok penggiat industri film tersebut mengatakan adanya investor asing untuk industri film indonesia dan para aktor bukanlah sesuatu yang harus di khawatirkan. Karena dengan demikian, para aktor akan punya adrenalin tinggi untuk meningkatkan diri dan bersaing di dunia international.

Sutradara Hanung Bramantyo juga mengungkapkan, dicabutnya DNI di usaha bioskop akan menempatkan para kreator film di Indonesia berada selevel dengan para kreator film dari mancanegara. Menurutnya, tidak ada alasan para pelaku di industri film untuk menolak dibukanya DNI.

"Yang menolak DNI justru orang yang tidak punya rasa percaya diri karena takut bisnisnya terancam," ungkapnya.

Pembahasan mengenai pembukaan DNI sektor usaha film sudah dilakukan beberapa kali. Menurut keterangan BKPM, pada pembahasan pembukaan DNI eksibisi tahun 2013, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Parekraf) Mari Pangestu memutuskan untuk tidak membuka DNI, dengan alasan memberikan kesempatan bagi pengusaha lokal sambil terus menganalisa pasar.

Dari hasil data didapat bahwa angka pertumbuhan perfilman Indonesia hingga saat ini sangat rendah. Dalam kurun 5 tahun hanya ada perkembangan sebesar 13%.(OL-4).